indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Nasional

Sabtu, 3 Juli 2021 - 09:39 WIB

Ini 13 Poin Dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai besok, Sabtu 3 Juli 2021.

Hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meneken Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri PPKM darurat itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pada hari ini dikutip news.detik.com, Jumat (02/07/21).

Inmendagri ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya kepada kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PPKM darurat.

Adapun instruksi tersebut dibuat menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali dalam rangka mengendalikan penularan Covid-19.

BACA JUGA :  Sedan dan Pajero Terlibat Tabrakan di Kota Jambi, Begini Kondisinya

Ada 13 poin yang tertuang dalam Instruksi Mendagri PPKM Darurat ini. 13 poin tersebut pada intinya mengatur tentang pelaksanaan PPKM darurat.

“Hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” lanjut Mendagri dalam Inmendagri tersebut.

BACA JUGA :  Terkena Abrasi, Lima Rumah di Kampung Nelayan Rusak Parah

Berikut 13 Poin dalam Inmendagri No 115 Tahun 2021.

Poin ke-1, mengatur tentang wilayah mana saja yang memberlakukan PPKM Darurat yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Dalam poin tersebut juga dipaparkan level kabupaten atau kota mana saja yang diharuskan menjalankan PPKM Darurat.

Poin ke-2, berisi tentang acuan indikator menentukan level daerah yang melakukan PPKM Darurat yakni berdasarkan penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Share :

Baca Juga

Nasional

Badan Pangan Nasional Resmi Dibentuk, Bulog : Penugasan Pangan Lebih Cepat

Nasional

Multi Tafsir Soal Penghapusan Honorer, MenPAN-RB Bilang Begini

Nasional

Sekda Leher Gubernur, Sekda tak Berfungsi, Gubernur Berjalan tanpa Leher

Nasional

Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub Sulut Olly-Steven

Berita

Besok Ujian SKD CPNS Tanjabbar Dimulai, Harap Perhatikan Petunjuk Ini

Nasional

Pemerintah Tetapkan Tanggal 22 Mei, PNS dan Pegawai BUMN Tetap Masuk

Nasional

Ini 7 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Hingga September 2022

Nasional

Soroti Penanganan COVID-19, Yusril : Salah Kebijakan Bisa Mati Massal