indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Wali Kota Jambi Pimpin Tabur Bunga di Makan Pahlawan HUT Legian Veteran Ke 65 dan HUT PPM ke 41 Putra Mantan Wapres Try Sutrisno Jabat Pangdam III/Siliwangi Wali Kota Jambi Pimpin Kegiatan Outbound Pejabat Eselon II dan III di Hutan Kota Tim Gabungan Polda Jambi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Angso Duo Pimpin Musyawarah Ranting PAN se Kecamatan Sekernan, Aidi Hatta Tekankan Ini

Home / Nasional

Sabtu, 3 Juli 2021 - 09:39 WIB

Ini 13 Poin Dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai besok, Sabtu 3 Juli 2021.

Hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meneken Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri PPKM darurat itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pada hari ini dikutip news.detik.com, Jumat (02/07/21).

Inmendagri ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya kepada kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PPKM darurat.

Adapun instruksi tersebut dibuat menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali dalam rangka mengendalikan penularan Covid-19.

BACA JUGA :  Wujudkan Tanjab Barat Bersih, Pemkab Luncurkan 5 Unit Mobil Sampah ke Wilayah Ini

Ada 13 poin yang tertuang dalam Instruksi Mendagri PPKM Darurat ini. 13 poin tersebut pada intinya mengatur tentang pelaksanaan PPKM darurat.

“Hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” lanjut Mendagri dalam Inmendagri tersebut.

BACA JUGA :  Detik-Detik Kecelakaan Maut di Simpang Rapak Balikpapan 5 Korban Meninnggal

Berikut 13 Poin dalam Inmendagri No 115 Tahun 2021.

Poin ke-1, mengatur tentang wilayah mana saja yang memberlakukan PPKM Darurat yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Dalam poin tersebut juga dipaparkan level kabupaten atau kota mana saja yang diharuskan menjalankan PPKM Darurat.

Poin ke-2, berisi tentang acuan indikator menentukan level daerah yang melakukan PPKM Darurat yakni berdasarkan penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Share :

Baca Juga

Nasional

5 Provinsi Diberi ‘Rapor Merah’ Selama PPKM Level 4

Nasional

Panglima TNI Umumkan Seluruh Awak KRI Nanggala 402 Telah Gugur

Nasional

5 Provinsi Ini Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional

Demi Angkat Guru Honorer Jadi ASN, Komisi X Buka Opsi Revisi UU ASN

Nasional

Kontak Tembak TNI-Polri di Distrik Kiwirok Pegunungan Bintang 1 Anggota Polri Gugur

Nasional

Kapan Pelaksanaan SKB CPNS 2019, Begini Kata BKN

Nasional

Pemerintah Geser Cuti Bersama Idul Fitri ke Desember, Ini Rinciannya

Nasional

Pemerintah Revisi Aturan PPKM Darurat : Rumah Ibadah Tak Lagi Ditutup