YTUBE
BREAKING NEWS : BNNP Jambi Ringkus 2 Pengedar Sabu Asal Sumsel di Sungai Bahar Razia Besar-Besaran, Polresta Jambi Kerahkan Ratusan Personel ke Pulau Pandan Ini Rincian Napi Disulkan Terima Remisi Natal 2022 di Lapas se Provinsi Jambi Dicurigai Jadi Lapak Nyabu, Sejumlah Basecamp dan Pondok Terpal di Pulau Pandan Dihancurkan Polisi Polda Jambi Terima Penghargaan dari Kementrian ATR/BPN Atas Penyelesaian Konflik Lahan Warga SAD 113

Home / Nasional

Sabtu, 3 Juli 2021 - 09:39 WIB

Ini 13 Poin Dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

Prof. H. Tito Karnavian, Mendagri

JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai besok, Sabtu 3 Juli 2021.

Hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meneken Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri PPKM darurat itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dikeluarkan pada hari ini dikutip news.detik.com, Jumat (02/07/21).

Inmendagri ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya kepada kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PPKM darurat.

Adapun instruksi tersebut dibuat menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali dalam rangka mengendalikan penularan Covid-19.

BACA JUGA :  Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi, Kapolda Jambi Sikaturrahmi ke KPU Provinsi Jambi

Ada 13 poin yang tertuang dalam Instruksi Mendagri PPKM Darurat ini. 13 poin tersebut pada intinya mengatur tentang pelaksanaan PPKM darurat.

“Hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” lanjut Mendagri dalam Inmendagri tersebut.

BACA JUGA :  Tebing Tinggi Bertekad Pertahankan Piala Bergilir Bupati Cup 2022

Berikut 13 Poin dalam Inmendagri No 115 Tahun 2021.

Poin ke-1, mengatur tentang wilayah mana saja yang memberlakukan PPKM Darurat yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Dalam poin tersebut juga dipaparkan level kabupaten atau kota mana saja yang diharuskan menjalankan PPKM Darurat.

Poin ke-2, berisi tentang acuan indikator menentukan level daerah yang melakukan PPKM Darurat yakni berdasarkan penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Tiga Kunci Ini Dongkrak Elektabilitas Partai Demokrat Hingga 11,6 Persen

Berita

Ini Jadwal dan Lokasi SKD CPNS Tanjab Barat 2019

Nasional

HNW : Rencana Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan oleh Pemerintah Tak Sesuai Pancasila

Nasional

Sekda : Rapor Merah Siap-Siap Non Job

Nasional

Sekjen ADPMET, Daerah Penghasil Migas Selayaknya Mendapatkan Haknya

Nasional

Ternyata Ini Alasan Awak Kapal KRI Nanggala 042 Tidak Keluar Saat Tenggelam

Nasional

2 Polisi Terluka, 1 Anggota KKB Diklaim Tewas dalam Kontak Senjata di Kiwirok

Nasional

Sambut HUT RI, LDII Yakinkan Pesantren Bukan Sarang Radikalisme