LIVETV
Danrem 042/Gapu Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi oleh TNI Jajaran Kodam II/Sriwijaya Polisi Kembali Ciduk Pentolan Geng Motor Kota Jambi Kejari Tanjab Barat Tahan Bos PT Jasmine Indah 15 Link Twibbon Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 2 Orang Pelaku Narkoba Bersenpi Diciduk Polisi, 11 Paket Sabu Siap Edar Disita




Home / Pendidikan

Jumat, 10 September 2021 - 10:30 WIB

Ini Kriteria Sekolah yang Bakal Dikenakan PPN 7%

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

JAKARTA – Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).

Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

BACA JUGA :  Korem 042/Gapu Berangkatkan 156 Pemuda Jambi Ikuti Seleksi Secata PK TNI AD Tingkat Pusat

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan, pemerintah dengan legislatif sangat berhati-hati dalam pembahasan wacana PPN atas jasa pendidikan. Ia bilang, sejauh ini, pemerintah sudah mendengarkan saran dari berbagai stakeholders.

Hasil sementara, seluruh jasa pendidikan merupakan obyek PPN yang terutang pajak atas konsumsi tersebut. Namun, untuk jasa pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak seperti sekolah negeri tetap mendapatkan fasilitas pengecualian PPN.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Pimpin Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2021

“Kita bukan mengenakan pajaknya, tapi ingin mengadministrasikan sekaligus mengafirmasi lembaga pendidikan taat, komit kepada pendidikan yang nirlaba itu,” kata Prastowo dalam acara kerjasama Kontan dan Kompas TV; B-Talk, Rabu (8/9).

Anggota Panja RUU KUP dari Fraksi PDIP Said Abdullah membeberkan sejauh ini, pembahasan dengan pemerintah, bahwa PPN akan dikenakan kepada sekolah yang tidak menjalankan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau tidak berorientasi nirlaba.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi oleh TNI Jajaran Kodam II/Sriwijaya

Misalnya, sekolah internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, asas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional.

Hanya saja, Prastowo enggan memastikan hal tersebut. Namun yang jelas, sejalan dengan Said, pemerintah mengedepankan asas keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan.

Share :

Baca Juga

Berita

Begini Cara Babinsa Ramil 419-02/Tungkal Ulu Berikan Wasbang Anak Sekoah Dasar

Pendidikan

Guru dan Kepsek di Tanjab Barat Berinovasi di Tengah Pandemi

Pendidikan

Ini Daftar 163 Wilayah Zona Kuning yang Diizinkan Belajar Tatap Muka

Pendidikan

SMPN 2 Kuala Tungkal Fasilitasi Temu Alumni Lintas Generasi

Pendidikan

Polsek Betara dan Mahasiswa Kukerta STAI An-Nadwah Sosialisasikan UU Lalulintas dan Narkotika

Pendidikan

Catat, Ini Tanggal Pengumuman Kelulusan SD dan SMP di Tanjab Barat Tahun 2020

Olahraga

Lima Pelajar SMPN 2 Kuala Tungkal Borong Juara Lomba Lari 10 K

Pendidikan

K3S dan KKG di Tanjab Barat Harap Dinas Pendidikan Diseminasi Program PINTAR