indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kebakaran di Kampung Nelayan 4 Rumah Ludes 2 Rusak Berat BREAKING NEWS : Musibah Kebakaran Landa Parit 4 Kampung Nelayan Tanjab Barat Kapenrem 042 Gapu Ikuti Workshop Menulis Penerangan TNI AD 2022 Kondisi Listrik Tanjab Barat Byarpet, Massa Unjuk Rasa ke Kantor PLN Tungkal Pisah Sambut Bupati dan Pj Bupati Muaro Jambi

Home / Pendidikan

Jumat, 10 September 2021 - 10:30 WIB

Ini Kriteria Sekolah yang Bakal Dikenakan PPN 7%

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

JAKARTA – Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).

Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan, pemerintah dengan legislatif sangat berhati-hati dalam pembahasan wacana PPN atas jasa pendidikan. Ia bilang, sejauh ini, pemerintah sudah mendengarkan saran dari berbagai stakeholders.

Hasil sementara, seluruh jasa pendidikan merupakan obyek PPN yang terutang pajak atas konsumsi tersebut. Namun, untuk jasa pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak seperti sekolah negeri tetap mendapatkan fasilitas pengecualian PPN.

BACA JUGA :  Kondisi Listrik Tanjab Barat Byarpet, Massa Unjuk Rasa ke Kantor PLN Tungkal

“Kita bukan mengenakan pajaknya, tapi ingin mengadministrasikan sekaligus mengafirmasi lembaga pendidikan taat, komit kepada pendidikan yang nirlaba itu,” kata Prastowo dalam acara kerjasama Kontan dan Kompas TV; B-Talk, Rabu (8/9).

BACA JUGA :  Ini Nama-Nama Pejabat Eselon III dan IV Dilantik Sekda Hari Ini

Anggota Panja RUU KUP dari Fraksi PDIP Said Abdullah membeberkan sejauh ini, pembahasan dengan pemerintah, bahwa PPN akan dikenakan kepada sekolah yang tidak menjalankan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau tidak berorientasi nirlaba.

Misalnya, sekolah internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, asas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional.

Hanya saja, Prastowo enggan memastikan hal tersebut. Namun yang jelas, sejalan dengan Said, pemerintah mengedepankan asas keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan.

Share :

Baca Juga

Advetorial

Bupati Safrial Ingatkan 267 Wisudawan STAI An-Nadwah Terus Kembangkan Ilmu dan SDM

Advetorial

Bupati Safrial Potong Pita Peresmian Mushola Fakultas Perternakan UNJA

Pendidikan

Cerita Para Dosen dan Guru di Jambi Belajar Membuat Big Book, Mengaku Awalnya Sulit

Pendidikan

Pemkab Tanjabbar Perpanjang Masa Belajar Siswa dari Rumah Hingga 17 Juni

Pendidikan

Disdik Kota Jambi Menerima 53 Guru Tahfizh Untuk SD dan SMP, Cek Syaratnya

Pendidikan

Lagi, Sekolah Di Tanjab Barat Diliburkan Akibat Asap

Pendidikan

Ini Jadwal Libur Ramadan 2022 di Tanjab Babrat untuk SD dan SMP

Pendidikan

SMPN 2 Kuala Tungkal Menangkan Beberapa Lomba di Perlombaan Dinas Parpora 2019