indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Camat Betara Resmikan Soft Opening Wisata Embung Bina Lestari Desa Muntialo Dua Kecelakaan di Jambi, Rengut Nyawa Pengendara Sepeda Motor Jadi Paket Termahal, Harga Cabai di Bungo Tembus 150 Ribu Perkilogram BREAKIG NEWS : Satu Unit Rumah Tingkat Dua di Teluk Lancang Terbakar Gubernur Jambi Lepas Kontingen SOIna Mengikuti PeSONas di Semarang

Home / Pendidikan

Jumat, 10 September 2021 - 10:30 WIB

Ini Kriteria Sekolah yang Bakal Dikenakan PPN 7%

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

Guru memberikan materi pelajaran saat uji coba pembelajaran tatap muka di SMAN 1 Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (19/8/2020). Pembelajaran tatap muka di tengah Pandemi COVID-19 tersebut, per kelas dibagi menjadi dua kelompok yang dilaksanakan bergantian setiap minggunya. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww.

Meski begitu, Prastowo menyampaikan sekolah yang terutang PPN tersebut bisa dikecualikan dari pengenaan PPN. Sebagai contoh, jika ada lembaga pendidikan yang mengafirmasikan beasiswa untuk pelajar tidak mampu. Kemudian, memberikan subsidi silang untuk pendidikan di daerah terpencil atau tertinggal.

“Ini untuk mendorong fairness kalau ada jasa pendidikan yang memang tidak afirmatif pada misi pendidikan nirlaba akan didorong. Itu akan didorong untuk dikecualikan dari pengecualian pajak,” kata Prastowo.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Center Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, rencana tersebut sebaiknya dikubur dalam-dalam oleh pemerintah. Sebab, Prianto mengatakan penerimaan pajak tidak akan bertambah pesat dengan pengenaan PPN atas jasa pendidikan.

BACA JUGA :  Sedan dan Pajero Terlibat Tabrakan di Kota Jambi, Begini Kondisinya

Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan restitusi PPN di kemudian hari. Tak hanya itu, ini juga akan membuat tugas wajib pajak yang terutang PPN.

Alhasil, wajib pajak terkait akan menambah biaya guna memenuhi compliance pajak. Karena meskipun ada jasa pendidikan yang dikecualikan PPN, tapi ada tetap harus lapor Surat Pemberitahuan (SPT), membuat faktur PPN, dan administrasi pajak baru lainnya.

BACA JUGA :  Tiga Siswa SMPN 2 Kuala Tungkal Lulus Seleksi PPDB SMAN Titian Teras Jambi

“Namun demikian, beban PPN itu akhirnya di konsumen akhir bagi sekolah tidak masalah, bebannya di konsumen akhir peserta didik ini dan orang tua murid,” ujar Prianto kepada Kontan.co.

Artikel ini telah tayang di nasional.kontan.co.id dengan judul : Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%.

Share :

Baca Juga

Pendidikan

Penuh Perjuangan, Simak Kisah Guru di Daerah Eks Transmigrasi Jambi ini dalam Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Imbas Covid-19

Pendidikan

Semoga Terkabul Guru Honorer Jadi ASN, Panja Pengangkatan Telah Terbentuk

Pendidikan

Miris, Sudah Puluhan Tahun Rumah Dinas Guru SDN 118 Pematang Pulai Untuk Kantor Sekolah

Pendidikan

Bupati Safrial Lepas 20 Calon Taruna Kedirgantaraan Yogyakarta dan Mahasiswa Sahid Jakarta

Pendidikan

Sekolah ini Ajak Masyarakat Bangun Saung Baca, Begini Strateginya

Pendidikan

Ini Daftar 163 Wilayah Zona Kuning yang Diizinkan Belajar Tatap Muka

Berita

Polres Tanjabbar Gelar Rakor Pembentukan Sekolah Ampuh Seiring Dibukanya Kembali KBM di Sekolah

Pendidikan

Sekolah di Tanjab Barat Pamer Keberhasilan Modul I MBS