Pilkada 2020 Tetap Digelar agar Tak Ada Plt Kepala Daerah

JAKARTA – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada 2020 harus tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Alasannya, karena pemerintah tak ingin ada penjabat ataupun pelaksana tugas (plt) kepala daerah.

“Sebenarnya Mendagri sudah menyampaikan yang paling diuntungkan itu (kalau Pilkada dibatalkan) adalah para pejabat di Kemendagri karena akan jadi plt di 9 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten kota,” kata Bahtiar dalam diskusi bertajuk Implementasi Pilkada Serentak 2020 sebagai Gerakan Lawan Covid-19, secara daring dikutip dari kompas.com, Jumat (07/08/2020).

BACA JUGA :  Hakordia 2023, Kajari Berikan Penyuluhan Hukum Kepada Lurah dan Kades se Tanjabbar

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar Raih Sukses Gemilang pada Dies Natalis ke-6 dan Wisuda Spektakuler

Bahtiar juga mengatakan, Pilkada harus tetap dilakukan untuk menjaga hak politik masyarakat tetap berjalan.

Halaman : 1 2 Selanjutnya