LIVE
Kejar KKB Pimpinan Lamek Taplo, TNI Pertebal Pasukan di Distrik Kiwirok Dansatgas TMMD ke-112 Kodim 1002/HST Tinjau Perbaikan Jembatan Panglima TNI : Apresiasi Warga Jambi Pengetatan PPKM Level IV Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Link Twibbon Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Ke 50 Tahun 2021 Ini Agenda Kunker Kemendikbudristek Dua Hari di Jambi

Home / Nasional

Minggu, 1 Agustus 2021 - 07:04 WIB

Soroti Penanganan COVID-19, Yusril : Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menilai belum meredanya penularan COVID-19 salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah.

Berganti-gantinya kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan, orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik. ini memberikan citra kurang positif kepada pemerintah, karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ujar Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/07/21) malam.

BACA JUGA :  Sekda : Rapor Merah Siap-Siap Non Job

Yusril menegaskan, pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19, termasuk landasan hukum. Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida-red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” ucapnya.

BACA JUGA :  Satgas Kolakopsrem 172/PWY Berhasil Evakuasi Jenazah Suster Maelani dari Jurang 300 Meter

Yusril juga menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Mendagri.

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas.

“Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

BACA JUGA :  Gubernur Jambi Apresiasi Danrem 042/Gapu Bangun Panti Asuhan

Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan.

“Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tutupnya.(Edt)

 

Artikel ini telah tayang di www.gelora.co dengan judul : Yusril Soroti Penanganan COVID-19: Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Share :

Baca Juga

Nasional

Kasad Andika Perkasa Pimpin Serah Terima Jabatan Irjenad dan Pangdam V/Brawijaya

Nasional

Terus Turun, Sebanyak 78 Scapa AD Dinyatakan Negatif Covid-19

Nasional

OTT Bupati Nganjuk Diduga Korupsi Lelang Jabatan

Nasional

MenPAN RB, ASN Terlibat Narkoba Berhentikan Tidak Hormat

Berita

Kapolres Tanjabbar dan Dandim Ajak Warga Tak Terprovokasi Insiden Perusakan Mushala di Minahasa Utara Sulut

Nasional

Pelaksanaan PPKM Mikro Dapat Diatur di Peraturan Desa

Kriminal

Kasus Kekerasan Wali Murid Terhadap Kepsek SMAN 10 Tanjabbar, Mendapat Respon Menkopolhukam

Nasional

Imbas Corona, Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Ikut Ditunda