indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Nasional

Minggu, 1 Agustus 2021 - 07:04 WIB

Soroti Penanganan COVID-19, Yusril : Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menilai belum meredanya penularan COVID-19 salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah.

Berganti-gantinya kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan, orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik. ini memberikan citra kurang positif kepada pemerintah, karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ujar Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/07/21) malam.

BACA JUGA :  97 Personel Satgas Siaga Karhutla Provinsi Jambi Diberangkatkan Ke Pos Terpadu

Yusril menegaskan, pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19, termasuk landasan hukum. Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida-red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” ucapnya.

Yusril juga menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Mendagri.

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas.

BACA JUGA :  4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB

“Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan.

“Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tutupnya.(Edt)

 

Artikel ini telah tayang di www.gelora.co dengan judul : Yusril Soroti Penanganan COVID-19: Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua Dewan Pers: Perang Melawan COVID-19, Jangan Menjadi Disersi Sosial dan Spiritual

Nasional

Kapolri Keluarkan Maklumat Terkait Pemilihan Tahun 2020

Nasional

Pemerintah Geser Cuti Bersama Idul Fitri ke Desember, Ini Rinciannya

Nasional

Ini Daftar Tarif Sertifikasi Halal Kemenag

Nasional

Penjemputan 31 Anggota Milisi di Kongo Dipimpin Kolonel Inf Sandi Korem 042/Gapu

Nasional

Prajurit Satgasmar Ambalat Bantu Pembangunan Mushola Desa Tanjung Aru

Nasional

TNI AU Kirim 9 Personel Kopasgat Evakuasi WNI di Ukraina

Nasional

Korupsi Bansos Covid-19, Variatif Rp10.000 Per Paket Sembako