indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai Polda Jambi Benarkan Kendaraan Sat PJR Alami Kecelakaan Danrem 042/Gapu : Tugas Operasi Adalah Kehormatan dan Kebanggaan Bagi Prajurit Kades Talang Duku Bersama Kasubsektor Taman Rajo Gelar Vaksinasi Serbu Desa Fasha dan Maulana Bagikan Paket 500 Paket Sembako

Home / Nasional

Minggu, 1 Agustus 2021 - 07:04 WIB

Soroti Penanganan COVID-19, Yusril : Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, FOTO : Istimewa

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menilai belum meredanya penularan COVID-19 salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah.

Berganti-gantinya kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan, orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik. ini memberikan citra kurang positif kepada pemerintah, karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ujar Yusril dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu (31/07/21) malam.

BACA JUGA :  Kantor UPT BKN Jambi Akan Dibangun di Pondok Meja Muaro Jambi

Yusril menegaskan, pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19, termasuk landasan hukum. Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan.

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida-red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” ucapnya.

Yusril juga menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Mendagri.

Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas.

BACA JUGA :  Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai

“Kalau legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana, ya, tarik ulur, mundur maju mundur maju,” kata Yusril.

Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona, termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan.

“Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi,” tutupnya.(Edt)

 

Artikel ini telah tayang di www.gelora.co dengan judul : Yusril Soroti Penanganan COVID-19: Salah Kebijakan Bisa Mati Massal

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Sumut Tuan Rumah Munas XIII BKPRMI

Nasional

Kesenian Tradisional Arakan Sahur Tanjab Barat Sukses Memukau Penonton Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Jakarta

Advetorial

Bupati Tanjab Barat Buka Seleksi Tes Calon Taruna STP Rayon Daerah

Nasional

CPNS Ini Bilang Tak Masalah SKB Diundur, Yang Penting Hasil SKD Segera Diumumkan

Berita

Siap-siap CPNS 2019 Tanjabbar, Tanggal dan Tempat SKD Sudah Ditentukan

Nasional

Sekda Leher Gubernur, Sekda tak Berfungsi, Gubernur Berjalan tanpa Leher

Berita

Waspada, BMKG Sebut Jambi Masih Berpotensi Hujan Lebat

Nasional

Kominfo Masih Dalami Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk RI