JAKARTA, 13 OKTOBER 2026 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah agresif untuk menekan angka pengangguran dan mempercepat peningkatan kualitas SDM nasional. Kemnaker menargetkan pembangunan 60 Balai Pelatihan Kerja (BLK) baru di berbagai wilayah Indonesia sekaligus menyiapkan program pelatihan gratis bagi 1 juta angkatan kerja dalam satu tahun.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa seluruh biaya program pelatihan masif ini—termasuk proses sertifikasi kompetensi—akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pemerintah.
“Kami berkomitmen menyiapkan pelatihan komprehensif bagi 1 juta orang per tahun secara cuma-cuma. Pemerintah membiayai penuh dari awal pelatihan hingga peserta mendapatkan sertifikat keahlian resmi,” ujar Menaker Yassierli saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adopsi Pendekatan Skill-First untuk Pasar Kerja Global
Menaker Yassierli menjelaskan bahwa tren rekrutmen global saat ini telah bergeser. Dunia usaha dan industri, khususnya perusahaan raksasa yang berbasis big data, kini mengadopsi pendekatan skill-first—yaitu mengutamakan kompetensi nyata dan keahlian spesifik di atas latar belakang formal semata.
“Dunia industri saat ini tidak lagi hanya melihat selembar ijazah, melainkan kompetensi riil yang dimiliki calon tenaga kerja. Pendekatan skill-first inilah yang sedang kami suntikkan ke dalam sistem pembinaan angkatan kerja di Indonesia,” tegas Yassierli.
Link and Match Berbasis Big Data (LMI dan KBJI)
Guna memastikan 1 juta peserta pelatihan langsung terserap pasar kerja, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data digital melalui sistem Labor Market Intelligence (LMI). Selain itu, Kemnaker juga melakukan pembaruan berkala pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Kombinasi kedua instrumen data ini berfungsi memetakan secara presisi jenis jabatan, keterampilan, dan kebutuhan riil yang sedang dicari oleh dunia usaha saat ini. Dengan demikian, program pelatihan di 60 balai baru maupun balai yang sudah ada dipastikan minim redundansi dan tepat sasaran (link and match).
Di akhir pemaparannya, Menaker Yassierli mengingatkan bahwa transformasi tata kelola vokasi ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi segitiga emas (triple helix) yang solid antara pemerintah, lembaga pendidikan tinggi vokasi, dan sektor industri agar kurikulum keahlian yang dibangun selalu relevan dengan dinamika pasar kerja yang dinamis.*
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker
Komentar