Ini Aturan Baru Komdigi Untuk Pencegah Penipuan via Kartu SIM Card

Berikut adalah daftar lengkap poin utama dalam aturan baru tersebut:

1. Wajib Registrasi Biometrik (Scan Wajah): Mulai Januari 2026, registrasi kartu SIM tidak lagi cukup hanya dengan NIK dan KK, tetapi wajib menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data Dukcapil.
2. Pembatasan Jumlah Kartu SIM: Kepemilikan nomor seluler kini dibatasi maksimal 3 nomor per operator untuk setiap NIK guna mencegah penyalahgunaan massal.
3. Kartu Perdana Harus Non-aktif: Penjual dilarang keras menjual kartu perdana dalam kondisi sudah aktif. Aktivasi hanya boleh dilakukan saat proses registrasi identitas pelanggan secara valid telah selesai.
4. Fasilitas Cek dan Blokir Mandiri: Operator seluler wajib menyediakan fitur bagi masyarakat untuk mengecek seluruh nomor yang terdaftar atas NIK mereka. Jika ditemukan nomor yang tidak dikenal, pemilik NIK berhak meminta pemblokiran segera.
5. Pemblokiran Otomatis untuk Tindak Pidana: Nomor yang terbukti disalahgunakan untuk tindak pidana atau melanggar hukum wajib segera dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
6. Registrasi Ulang Pelanggan Lama: Pelanggan yang saat ini masih terdaftar hanya menggunakan NIK dan KK akan diminta melakukan registrasi ulang berbasis biometrik secara bertahap untuk pemutakhiran data.
7. Sanksi Tegas bagi Operator: Penyelenggara jasa telekomunikasi (operator) yang melanggar ketentuan registrasi ini akan dikenakan sanksi administratif hingga denda.

Menkomdigi mengkliam, Aturan ini sangat efektif untuk memberantas kartu SIM “bodong” di kota-kota besar, namun masih memerlukan evaluasi ketat terkait perlindungan data pribadi dan keadilan akses bagi warga di daerah pelosok.