Bongkar Kelompok Mafia Proyek APBN di Provinsi Jambi, AMPUTASI Lakukan Aksi Unjuk Rasa

- Redaksi

Senin, 12 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Aliansi Masyarakat Anti Manipulasi dan Korupsi (AMPUTASI) Saat Melakukan Unjuk Rasa di Depan Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (12/07/21).

FOTO : Aliansi Masyarakat Anti Manipulasi dan Korupsi (AMPUTASI) Saat Melakukan Unjuk Rasa di Depan Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (12/07/21).

Anang Ketua LSM FAAKI menambahkan, begitu juga terhadap Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, pada Kementrian PUPR Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana  Pemukiman Provinsi Jambi Balai Cipta Karya senilai Rp 31,4 Milyar ini juga diduga dilakukan oleh kelompok mafia proyek yang sama. Faktanya dilapangan dikerjakan oleh kontraktor lokal yang diduga disubkon/dijual hingga 13%. Ungkap Anang.

“Kami akan terus mendesak Kepala Balai Cipta Karya Provinsi Jambi untuk segera Memutuskan kontrak proyek ini, yang dimenangkan oleh PT. Puncak Timur Parahyangan yang perusahaan termasuk daftar hitam (Blacklist) sejak tanggal 03 Februari 2021 s.d 03 Februari 2022 namun oleh Pokja dan BP2JK pada tanggal 19 Maret 2021 ditetapkan menjadi pemenang Lelang. Sesuai dengan statemen Kepala Balai CK Ibu Asna di Media dan juga Keterangan Kepala BP2JK saat aksi AMPUTASI pekan lalu akan segera menindaklanjuti dan memproses,” bebernya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita desak terus hingga tuntas,” Imbuh anang.

Selain melakukan Aksi dan melaporkan di Kejaksaan Tinggi Jambi, kelompok masa AMPUTASI juga melakukan unjuk rasa di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Provinsi Jambi.

“Kami minta pihak KPPN tidak memproses pembayaran, terkait kegiatan yang dimenangkan oleh perusahaan Blacklist,” ungkap Anca Firmansyah dalam orasinya.

Komentar pada Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Berita Terkait

Kasus Dugaan Korupsi PDAM Terus Bergulir, Air Ikutan Tak Lancar Mengalir
Rakyat Mendesak Agar MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa Untuk Mengembalikan UUD 1945 yang Telah Dibajak Melalui Amandemen
Poktan Desa Badang Tolak Tawaran Pola Usaha Produktif PT DAS senilai Rp22 Milyar
Warga Mulai Gerah, Sudah Setengah Bulan Suplay Air PDAM Tak Kunjung Normal
Peduli dengan Korban Kebakaran di Lorong Banten, DPC Partai Demokrat Berikan Bantuan
Ketua DPRD Tanjabbar Serap Aspirasi Masyarakat Desa Pematang Buluh
Aspirasi Masyarakat Tanjabbar Terkait Tapal Batas Dikabulkan Kemendagri, Kesepakatan 2021 Dibatalkan
Alat Berat Tutup Jalan di Sungai Nibung Sangat Mengganggu, Warga Sebut Pemda Tak Tegas Mungkin Tunggu Ada Korban
Berita ini 299 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 November 2023 - 19:24 WIB

Kasus Dugaan Korupsi PDAM Terus Bergulir, Air Ikutan Tak Lancar Mengalir

Minggu, 12 November 2023 - 23:26 WIB

Rakyat Mendesak Agar MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa Untuk Mengembalikan UUD 1945 yang Telah Dibajak Melalui Amandemen

Minggu, 5 November 2023 - 14:47 WIB

Poktan Desa Badang Tolak Tawaran Pola Usaha Produktif PT DAS senilai Rp22 Milyar

Selasa, 17 Oktober 2023 - 20:06 WIB

Warga Mulai Gerah, Sudah Setengah Bulan Suplay Air PDAM Tak Kunjung Normal

Selasa, 10 Oktober 2023 - 13:29 WIB

Peduli dengan Korban Kebakaran di Lorong Banten, DPC Partai Demokrat Berikan Bantuan

Selasa, 13 Juni 2023 - 10:32 WIB

Ketua DPRD Tanjabbar Serap Aspirasi Masyarakat Desa Pematang Buluh

Rabu, 31 Mei 2023 - 18:57 WIB

Aspirasi Masyarakat Tanjabbar Terkait Tapal Batas Dikabulkan Kemendagri, Kesepakatan 2021 Dibatalkan

Sabtu, 1 April 2023 - 11:30 WIB

Alat Berat Tutup Jalan di Sungai Nibung Sangat Mengganggu, Warga Sebut Pemda Tak Tegas Mungkin Tunggu Ada Korban

Berita Terbaru