LIVETV
Tim Gabungan Polda Jambi Sita Ribu Liter Solar Olahan Tampa Izin DPRD Tanjab Barat Memfasilitasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal Dosis 2 536 Warga Vaksinasi Dosis 2, Dandim : Kita Maksimalkan Wilayah Terkonfirmasi Covid-19 Terkuak, Motif Suami Bunuh Istri Karena Cemburu Lihat Chat Janjian dengan Mantan Facebook Bakal Ganti Nama, Apa Nama Barunya?




Home / Nasional

Minggu, 2 Mei 2021 - 14:14 WIB

Dari Petisi Online Hingga Komisi XI Protes dengan Pemotongan THR ASN

Ilustrasi Pembayaran THR Bagi Para PNS/ASN. FOTO : Istimewa.

Ilustrasi Pembayaran THR Bagi Para PNS/ASN. FOTO : Istimewa.

JAKARTA – Sebuah petisi online ramai menjadi buah bibir warganet. Petisi itu berjudul ‘THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019’.

Petisi tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H menolak THR dan Gaji ke-13 ASN yang dianggap lebih kecil dari UMR Jakarta, sebab THR yang diberikan hanya mengandung gaji pokok saja, tanpa adanya tunjangan kinerja.

BACA JUGA :  SKK Migas-PetroChina Respon Pemkab Tanjab Barat Kembangkan Batik Bermotif Lokal

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara pun angkat bucara meminta agar pemerintah tidak memotong THR para ASN.

“Tentu pembayaran THR ASN seharusnya 100%, termasuk tunjangan kinerja juga seperti 2019,” kata Amir seperti dikutip detik.com, Jumat (30/04/21).

Pimpinan Komisi XI dari Fraksi PPP itu menegaskan tidak boleh ada diskriminasi.

BACA JUGA :  Tim Gabungan Polda Jambi Sita Ribu Liter Solar Olahan Tampa Izin

Amir memastikan pihaknya akan mempertanyakan kepada pemerintah jika ada ASN di kementerian tertentu yang diperlakukan khusus.

“Jika ada kementerian yang THR-nya berbeda tentu akan kami pertanyakan lebih lanjut. Apa dasar dan alasannya. Jangan sampai menimbulkan diskriminasi,” ucapnya.

Waketum PPP itu menilai THR untuk total 4,2 juta ASN ini nantinya bisa membantu memulihkan perekonomian sekaligus kompensasi larangan mudik.

BACA JUGA :  Facebook Bakal Ganti Nama, Apa Nama Barunya?

“Saat ini yang terpenting adalah memastikan bukan hanya pegawai swasta, tapi juga ASN harus menerima haknya, tidak boleh ada pemotongan THR. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus kompensasi dari pelarangan mudik lebaran. Tanpa mudik, setidaknya uang THR ditransfer ke sanak saudara yang ada di kampung halaman,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Refly Harun : 7 Partai Bermufakat untuk Singkirkan Demokrat dan PKS

Nasional

Satu Warga Jambi Positif Virus Corona Covid-19

Nasional

Jangan Ketinggalan Gowes Sosial Bersama Wakasad dan Bukit Barisan Gowes Ranah Minang di Padang Besok

Nasional

22 Ribu Kendaraan di Diputar Balik Selama 2 Hari Larangan Mudik

Nasional

Penerimaan CPNS 2019, Guru dan Tenaga Kesehatan Menjadi Prioritas

Nasional

Menpan RB Keluarkan SE Terbaru PNS dan PPPK Dilarang Mudik Lebaran

Nasional

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Ini Pesan Ditampilkan Peretas

Nasional

Bupati Kolaka Timur Disebut Terjaring OTT KPK