indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Nomor WhatsApp Berfoto AKBP Fitria Mega Beredar, Kapolres Tebo : Jangan Percaya dan Itu Bukan Saya Fadhil Arief : Mahasiswa Harus Cerdas Saat Momen Pesta Politik Tanam Bibit Tanaman, Bentuk Support Yogi Terhadap Keanekaragaman Hayati Danrem 042/Gapu : Wisuda Purnawirawa Bentuk Penghormatan Kepada Perwira yang Telah Mengabdikan Dirinya Tanpa Cacat Anwar Sadat Usulkan Revitalisasi Kawasan Mangrove dan Program Ini ke SKK Migas

Home / Nasional

Minggu, 2 Mei 2021 - 14:14 WIB

Dari Petisi Online Hingga Komisi XI Protes dengan Pemotongan THR ASN

Ilustrasi Pembayaran THR Bagi Para PNS/ASN. FOTO : Istimewa.

Ilustrasi Pembayaran THR Bagi Para PNS/ASN. FOTO : Istimewa.

JAKARTA – Sebuah petisi online ramai menjadi buah bibir warganet. Petisi itu berjudul ‘THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019’.

Petisi tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H menolak THR dan Gaji ke-13 ASN yang dianggap lebih kecil dari UMR Jakarta, sebab THR yang diberikan hanya mengandung gaji pokok saja, tanpa adanya tunjangan kinerja.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara pun angkat bucara meminta agar pemerintah tidak memotong THR para ASN.

BACA JUGA :  Anwar Sadat Usulkan Revitalisasi Kawasan Mangrove dan Program Ini ke SKK Migas

“Tentu pembayaran THR ASN seharusnya 100%, termasuk tunjangan kinerja juga seperti 2019,” kata Amir seperti dikutip detik.com, Jumat (30/04/21).

Pimpinan Komisi XI dari Fraksi PPP itu menegaskan tidak boleh ada diskriminasi.

Amir memastikan pihaknya akan mempertanyakan kepada pemerintah jika ada ASN di kementerian tertentu yang diperlakukan khusus.

“Jika ada kementerian yang THR-nya berbeda tentu akan kami pertanyakan lebih lanjut. Apa dasar dan alasannya. Jangan sampai menimbulkan diskriminasi,” ucapnya.

BACA JUGA :  Dikunjungi Jamal, Warga Minta Rehab Jembatan Mangrove dan Pembangunan Jalan 800 Meter

Waketum PPP itu menilai THR untuk total 4,2 juta ASN ini nantinya bisa membantu memulihkan perekonomian sekaligus kompensasi larangan mudik.

“Saat ini yang terpenting adalah memastikan bukan hanya pegawai swasta, tapi juga ASN harus menerima haknya, tidak boleh ada pemotongan THR. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus kompensasi dari pelarangan mudik lebaran. Tanpa mudik, setidaknya uang THR ditransfer ke sanak saudara yang ada di kampung halaman,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Advetorial

Amir Sakib Hadiri Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani Di Banjar Baru

Nasional

Polisi Amankan Ratusan Botol Ciu Kluthuk dari Mobil Kijang yang Berjalan Oleng

Nasional

Kemenag Berangkatkan 240 Jamaah Umroh

Nasional

Satgas Covid-19 Buka Rekrutmen Tracer Covid-19 Posko Satgas Desa/Kelurahan 11 Provinsi, Tertarik?

Nasional

Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027

Nasional

Buntut Pecabulan 12 Santriwati Hingga Beranak, Kemenag Tutup Pesantren di Bandung

Nasional

Kritik Menag Soal Aturan Toa Masjid, Nusron Wahid ; Kurang Kerjaan!

Nasional

Jutaan Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK Tahun 2021, Mendikbud : Cuma Masalahnya Ini