KUALA TUNGKAL – Ketau DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar, SH mengharapkan penyusunan RKPD 2021 mengacu dengan RPJMD agar selaras dengan realiasasi serta dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat untuk diminimalisasi.
Penuelarasan itu diharapkan Mulyani mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten.
“Ini penyelarasan rencana awal menuju perencanaan satu data, satu peta. Jadi, mulai dari Musrembang Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Reses Anggota DPRD diharapkan satu arah,” ungkap Mulyani pada Rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 di aula Kantor BAPPEDA, Selasa (28/1/20).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya Mulyani, semua itu dibutuhkan komitmen mulai dari tingkat kepala desa hingga kabupaten.
Dia menegaskan tugas DPRD memberikan masukan-masukan, termasuk misalnya DPRD melalui fraksi-fraksi itu punya jalur-jalur yang bisa kita upayakan untuk menambahkan pendapatan daerah, supaya maksimal dalam pembangunan.
Dituturkan, RPJMD Tanjab Barat 2016-2021 telah memberikan gambaran besar tentang isu-isu strategis. Dalam penyusunan RKPD 2021 ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperhatikan poin-poin dalam RPJMD, serta melakukan analisis cermat dan tajam.
“Jangan nanti usulan Musrembang lain, Reses usulannya lain. Jadi bingung yang dikerjakan yang mana. Toh juga yang mengusulkan itu kepala desa, yang bingung nanti perencanaan di Kabupaten. Jadi RPJMD mestinya memang harus bisa selaras,” jelasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
