LSM JPK Tanjab Barat dukung POLRI Tetap Berada Langsung dibawah Presiden

KUALA TUNGKAL – Menyikapi rapat antara Kapolri dan Komisi III DPR RI membahas tentang Percepatan Reformasi Polri pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026, terdapat 8 (Delapan) Poin yang menjadi kesimpulan yakni :

Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian.

Dukungan terhadap Peran Presiden

Maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri

Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur

Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025

Penguatan Pengawasan terhadap Polri

Maksimalisasi pengawasan internal Polri melalui penyempurnaan peran Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Polri

Sistem perencanaan dan penyusunan anggaran Polri berbasis bottom-up telah sesuai dengan semangat reformasi Polri

Reformasi Kultural Polri

Reformasi Polri perlu difokuskan pada reformasi kultural, terutama melalui perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian

Pemanfaatan Teknologi

Maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri, seperti penggunaan kamera tubuh dan kecerdasan artifisial

Pembentukan Regulasi

Pembentukan regulasi terkait Polri akan dilakukan oleh DPR RI bersama Pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Ketua LSM JPK Tanjab Barat Rahmadi Ariyanto mengapresiasi dan bangga atas ketegasan Kapolri menyampaikan menolak Polri menjadi Kementeriann karena hal itu dinilai melemahkan Institusi, Negara dan Presiden.

Polri sebagai Alat Negara yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat, sudah sangat ideal berada langsung dibawah Kepala Negara untuk mendukung dan menjalankan Program-program Presiden bagi kepentingan Masyarakat, ujar Ketua LSM JPK.