indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
21 Instansi di Kota Jambi Beri Layanan Terpusat di Mall Pelayanan Publik Waspada Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Tanjab Barat Himbau Warga Lakukan Ini Kebun Tercemar Limbah PDAM, Warga Talang Makmur Ngadu ke Wakil Rakyat Polres Bungo Buka Bengkel Gratis Layani Pelanggar Knalpot Brong 75 Peserta Mengikuti USPK Paket B, Erham : Ijazah Bisa Digunakan Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal

Home / Pendidikan

Rabu, 3 Februari 2021 - 21:33 WIB

Pemerintah Larang Sekolah Negeri Pakai Seragam Agama Tertentu, Kecuali Aceh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri yang isinya mengatur pakaian seragam dan atribut pelajar di sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA.

SKB 3 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendikbud Nadiem mengatakan, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk memakai seragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya di tangan setiap guru, murid dan orang tua.

“Karena ini pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual seprti dikutip IndozoneID, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA :  Buka Pelatihan Bintalsik Karyawan PT MSR, Ini Harapan Danrem Gapu

Apabila masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan atribut agama tertentu, maka pemerintah setempat atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 1 bulan sejak SKB ini diterbitkan.

“Kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Nadiem menjelaskan, apabila masih ada pihak yang melanggar SKB ini maka akan dikenakan sanksi. Misalnya ada sekolah yang melanggar, maka pemda akan memberikan sanksi. Bisa juga gubernur memberikan sanksi ke bupati atau wali kota, Mendagri memberikan sanksi ke gubernur, atau Kemendikbud langsung yang memberi sanksi ke sekolah.

BACA JUGA :  75 Peserta Mengikuti USPK Paket B, Erham : Ijazah Bisa Digunakan Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Meski begitu ini, SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.(*)

Share :

Baca Juga

Pendidikan

Bupati Hadiri Syukuran Rencana Pemasangan Batu Andesit Ponpes Chairul Umam Desa Suban

Pendidikan

Pelepasan Siswa Kelas VI MDTA Darul Ihsan 030 Kuala Tungkal Sukses dan Meriah

Pendidikan

Pembelajaran Tatap Muka di Tebing Tinggi Akan Dilaksanakan Dengan Aturan Ketat

Pendidikan

Tahun Depan, Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Bagi Siswa SMA Dihapuskan

Pendidikan

Stakeholder Pendidikan Perlu Evaluasi Pelaksanaan PJJ

Pendidikan

Catat! Ini Jadwal Pembagian Rapor dan Libur Semester Ganjil

Pendidikan

Menutup Akhir Tahun 2021, Prodi MKS UIN SUTHA Adakan Semarak Kegiatan

Pendidikan

Siap-Siap, Mulai 9 April, Delapan Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran