LIVE
Besok DPRD Tanjab Barat Akan Gelar Vaksinasi 1.000 Dosis Bupati Kolaka Timur Disebut Terjaring OTT KPK Semangat Satgas TMMD Ke-112 Kodim HST Bangun Jembatan Pedesaan Tegas! Bupati Tanjabbar Minta Perusahaan dalam Forum TJSLP Jujur dan Terbuka Pemkab Tanjab Barat Gelar Rapat Kerja dengan 57 Perusahaan Forum TJSLP

Home / Pendidikan

Rabu, 3 Februari 2021 - 21:33 WIB

Pemerintah Larang Sekolah Negeri Pakai Seragam Agama Tertentu, Kecuali Aceh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri yang isinya mengatur pakaian seragam dan atribut pelajar di sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA.

SKB 3 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendikbud Nadiem mengatakan, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk memakai seragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya di tangan setiap guru, murid dan orang tua.

BACA JUGA :  Tinjau Arena dan Pemondokan Kafilah, Hairan : Persiapan MTQ Sudah 93 Persen

“Karena ini pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual seprti dikutip IndozoneID, Rabu (3/2/2021).

Apabila masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan atribut agama tertentu, maka pemerintah setempat atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 1 bulan sejak SKB ini diterbitkan.

BACA JUGA :  Mendikbudristek Tinjau Sentra Vaksinasi Generasi Maju di Balai Prajurit Korem 042 Gapu

“Kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Nadiem menjelaskan, apabila masih ada pihak yang melanggar SKB ini maka akan dikenakan sanksi. Misalnya ada sekolah yang melanggar, maka pemda akan memberikan sanksi. Bisa juga gubernur memberikan sanksi ke bupati atau wali kota, Mendagri memberikan sanksi ke gubernur, atau Kemendikbud langsung yang memberi sanksi ke sekolah.

BACA JUGA :  Tegas! Bupati Tanjabbar Minta Perusahaan dalam Forum TJSLP Jujur dan Terbuka

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Meski begitu ini, SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.(*)

Share :

Baca Juga

Advetorial

26 Calon Taruna STTD Polbit Tanjab Barat Ikuti Pembekalan

Olahraga

Wabup; Even O2SN Diharapkan Jadi Ajang Learning Experience

Pendidikan

STTD Resmi Buka Pendaftaran Calon Taruna 2020, Ini Pesyaratannya

Daerah

Meriahkan HUT RI ke-75, Forum BBDR Pupuk Nasionalisme Siswa Melalui Lomba Virtual

Pendidikan

Alhamdulillah, Pemkab Pastikan Guru Madrasah Terima Insentif Sebelum Lebaran

Pendidikan

Tanoto Foundation Libatkan MI di Tanjabtim Tingkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah

Pendidikan

LPMP Jambi Beri Dukungan Program PINTAR Tanoto Foundation

Pendidikan

Dampak Corona, Pemkab Tanjabbar Perpanjang Masa Pembelajaran di Rumah Hingga 19 April