LIVE TV
Turut Memajukan Cabor Taekwondo Tanjab Timur, PetroChina Bantu Peralatan Latihan PWI Sumut Kecam Penembakan Pemred Media Lokal Medan Bikin Resah Warga, Polisi Akan Bidik Pinjol Ilegal Pembelajaran Tatap Muka di Tebing Tinggi Akan Dilaksanakan Dengan Aturan Ketat Tanjabbar Kembali Berlakukan Jam Malam, Prokes Diperketat

Home / Pendidikan

Rabu, 3 Februari 2021 - 21:33 WIB

Pemerintah Larang Sekolah Negeri Pakai Seragam Agama Tertentu, Kecuali Aceh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri yang isinya mengatur pakaian seragam dan atribut pelajar di sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA.

SKB 3 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendikbud Nadiem mengatakan, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk memakai seragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya di tangan setiap guru, murid dan orang tua.

“Karena ini pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual seprti dikutip IndozoneID, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA :  Kartini Tanjab Barat Bergerak Salurkan Bantuan Korban Kebakaran Mendahara Tengah

Apabila masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan atribut agama tertentu, maka pemerintah setempat atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 1 bulan sejak SKB ini diterbitkan.

“Kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Nadiem menjelaskan, apabila masih ada pihak yang melanggar SKB ini maka akan dikenakan sanksi. Misalnya ada sekolah yang melanggar, maka pemda akan memberikan sanksi. Bisa juga gubernur memberikan sanksi ke bupati atau wali kota, Mendagri memberikan sanksi ke gubernur, atau Kemendikbud langsung yang memberi sanksi ke sekolah.

BACA JUGA :  Kembali ke Zona Merah, Wabup Hairan Gelar Rapat Bersama Satgas Covid-19

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Meski begitu ini, SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.(*)

Share :

Baca Juga

Advetorial

Fachrori Ajak Wiusdawan UNBARI Terus Tingkatkan Kompetensi

Advetorial

Tanjab Timur Unjuk Karya Keberhasilan Program PINTAR

Pendidikan

Ingin Berdakwah Lewat Tulisan, Ratusan Santri Al-Baqiyatush Shalihat Belajar Jurnalistik

Pendidikan

292 Siswa PKL SMK Negeri 1 Kuala Tungkal Akan Disebar Dalam dan Luar Daerah

Pendidikan

Fasilitator Daerah Program PINTAR Dampingi Sekolah di Tanjab Timur

Pendidikan

Melalui Pelatihan Manajemen Sekolah, Kepsek di Tebo Akan Terapkan Merdeka Belajar

Pendidikan

Belajar Tatap Muka, Sekolah di Tanjab Barat Tunggu Himbauan Pemkab

Pendidikan

Penuh Perjuangan, Simak Kisah Guru di Daerah Eks Transmigrasi Jambi ini dalam Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Imbas Covid-19