YTUBE
Bupati Anwar Sadat Himbau Waspada Terhadap Pemicu Kebakaran Silaturahmi, Bupati Anwar Sadat Ajak Masyarakat Sungai Dualap Kembangkan UMKM Kebakaran di Muara Sabak Timur, AKBP Andi : Kapolsek Siap Bantu Terbitkan Suket Apel Gabungan TNI-POLRI, Ini Pesan Dandim 0419 Tanjab dan Kapolres Tanjabtim Kerbakaran, 4 Rumah Warga Sabak Timur Ludes

Home / Pendidikan

Rabu, 3 Februari 2021 - 21:33 WIB

Pemerintah Larang Sekolah Negeri Pakai Seragam Agama Tertentu, Kecuali Aceh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/FOTO : Ist

JAKARTA – Pemerintah resmi mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri yang isinya mengatur pakaian seragam dan atribut pelajar di sekolah negeri, mulai dari SD hingga SMA.

SKB 3 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendikbud Nadiem mengatakan, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk memakai seragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya di tangan setiap guru, murid dan orang tua.

“Karena ini pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual seprti dikutip IndozoneID, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA :  Ini Momen-Momen Adu Penalti Kandasnya Tungkal Ilir ke Final

Apabila masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan atribut agama tertentu, maka pemerintah setempat atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 1 bulan sejak SKB ini diterbitkan.

“Kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Nadiem menjelaskan, apabila masih ada pihak yang melanggar SKB ini maka akan dikenakan sanksi. Misalnya ada sekolah yang melanggar, maka pemda akan memberikan sanksi. Bisa juga gubernur memberikan sanksi ke bupati atau wali kota, Mendagri memberikan sanksi ke gubernur, atau Kemendikbud langsung yang memberi sanksi ke sekolah.

BACA JUGA :  38 Personil Polres Sarolangun Telah Terdaftar Sebagai Calon Jamaah Haji

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Meski begitu ini, SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Pendidikan

Berikut Aturan Baru Pelaksanaan UAS dan PPDB 2021

Berita

Ini 3 Putra Jambi Lulus Seleksi Akademi Militer 2019

Pendidikan

Plafon Rusak Lantai Kelas Belum Dikeramik Aktivitas Belajar Siswa SD 06 Lubuk Kambing Terganggu

Pendidikan

Dosen FKIP Universitas Jambi Adopsi MIKiR dan Lesson Study Dukung Pembelajaran Mikro

Pendidikan

SMPN 2 Kuala Tungkal Akan Kirim Siswa Ikuti Lomba Kuis Kihajar Tingkat Provinsi Jambi

Pendidikan

75 Peserta Mengikuti USPK Paket B, Erham : Ijazah Bisa Digunakan Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal

Pendidikan

Trend Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkab Tanjab Barat Tunda Belajar Tatap Muka

Pendidikan

SMPN 2 Kuala Tungkal Adakan Lomba Keindahan Kelas dan Pojok Baca