KUALA TUNGKAL – Wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI terkait penghapusan tenaga honorer, menimbulkan pro kontra dibeberapa daerah.
Ada yang setuju wacana penghapusan, dan tidak sedikit pula tetap mempertahankan tenaga honorer dengan membebankan belanja pegawai melalui APBD masing-masing.
Wacana tersebut makin santer diberitakan setelah dilakukan rapat bersama antara Komisi DPR RI bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BPN) beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemberitaan wacana ini pun membuat kecemasan tersendiri bagi 4.264 honorer Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kabupaten Tanujung Jabung Barat akan nasib mereka kedepannya.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir. H. Agus Sanusi, M.Si dihubungi mengatakan hingga saat ini Pemerintah Tanjung Jabung Barat belum mengambil kebijakan apapun terkait wacana Kemenpan-RB ini, sebelum adanya surat resmi dari Kemenpan RB.
“Kita belum menentukan sikap, kalau kebijakan belum ada. Sebab kita Pemkab Tanjab Barat sifatnya menunggu saja arahan dari Pusat (Kemenpan-RB,red),” ungkap H. Agus Sanusi saat dihubungi via ponsel, Minggu (02/02/20).
Menurut Sekda, kabar akan dihapuskannya honorer dilingkup Pemerintahan Pusat dan Daerah itu kan baru wacana dari Kemenpan-RB. Karenanya Agus pun meminta para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tidak cemas memikirkan rencana penghapusan pegawai honorer.
“Penghapusan tenaga honorer ini kan belum ada keputusan pastinya, jadi jangan resah dulu,” tandasnaya.
Saat ini di Kabupaten tanjung Jabung Barat setidaknya ada 4.264 orang honorer TKK yang tersebar di seluruh OPD baik sebagai tenaga administrasi, guru, maupun medis, tenaga keamanan, cleaning servis dan lainnya.(*)
