JAKARTA, 9 Juni 2026 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sukses memborong dua penghargaan bergengsi dalam ajang Government Social Media Summit (GSMS) 2026. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Kemnaker dalam menyajikan informasi dan layanan ketenagakerjaan yang cepat, akurat, serta mudah diakses publik melalui media sosial.
Pada kategori Kementerian, Kemnaker berhasil mengamankan dua posisi terbaik, yaitu:
-
- Terbaik Pertama untuk kategori Best Use of Video
- Terbaik Ketiga untuk kategori Best Account
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk apresiasi nyata atas kerja keras seluruh tim dalam memperkuat komunikasi publik.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan memastikan masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami,” ujar Faried usai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Faried menekankan pentingnya optimalisasi media sosial agar program-program strategis pemerintah dapat langsung menjangkau masyarakat luas. Melalui platform digital, publik dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pelatihan vokasi, program pemagangan, sertifikasi kompetensi, hubungan industrial, hingga layanan ketenagakerjaan lainnya.
“Bagi kami di Kemnaker, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh informasi layanan, menyampaikan pertanyaan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara langsung,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Biro Humas Kemnaker yang konsisten mengelola konten di berbagai platform. Meski meraih prestasi, Faried menegaskan bahwa penghargaan ini akan dijadikan motivasi untuk terus mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Sebagai informasi, GSM Award merupakan bagian dari Government Social Media Summit (GSMS), sebuah ajang apresiasi tahunan bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil mengelola media sosial secara optimal. Seluruh proses penilaian dilakukan secara independen berbasis data analitik objektif tanpa pendaftaran maupun pemungutan biaya, sehingga menjamin prinsip inklusivitas dan integritas penyelenggaraan.**
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker
Komentar