Sekarang Mengurus SIM Bisa Pakai BPJS, Begini Penjelasannya Korlantas Polri

- Redaksi

Jumat, 7 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI Kartu BPJS dan SIM. Humas Polri

ILUSTRASI Kartu BPJS dan SIM. Humas Polri

NASIONAL – Mulai 1 Juli 2024, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia akan mewajibkan peserta untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif.

Kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menyatakan bahwa pemohon SIM yang memiliki tunggakan BPJS tetap bisa melanjutkan proses pengurusan SIM dengan beberapa syarat. Jika ingin melunasi tunggakan, terdapat berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan.

“Kemudian bagi yang belum mampu melunasi, kami juga menyediakan fasilitas kemudahan melalui program cicilan iuran (pendaftaran melalui daring) dan bukti pendaftaran program cicilan iuran sudah cukup menjadi bukti,” ujar Heru Jumat (7/7/2024).

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN. Pemohon yang menunggak bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut bunyi aturan tersebut:

Persyaratan Administrasi untuk Penerbitan SIM Meliputi

  1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik.
  2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
  3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
  4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
  5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
  6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
  7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
  8. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.(*)
Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Sumber Berita : Humas Polri

Berita Terkait

Kapolres Tanjabbar Ambil Sumpah Pejabat Baru Polres dan Polsek Jajaran
Promosikan Potensi SDA Tanjabbar, Bupati Buka Peluang Investor untuk Investasi
Lapas Kuala Tungkal Latih Kesigapan Petugas Buka Gembok Blok Hunian
Target Medali, SIWO PWI Jambi Matangkan Persiapan Jelang Porwanas Kalsel
Atlet Karate Inkado Tanjabbar Berjaya, Lolos O2SN Tingkat Nasional
Kalapas Kuala Tungkal dan Jajaran Lakukan Penggeledahan Blok Hunian WBP
Tekan Angka Lakalantas, Dishub Sumut Gencar Sosialisasi Keselamatan Berkendara pada Pelajar SMA/SMK
Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, Kejari Tanjab Barat Bicarakan Bahaya Narkotika
Berita ini 25 kali dibaca
Ikuti Terus Berita Terkini Terkait Peristiwa, Pilkada 2024, Kriminal, Edukasi dan lainnya dari LintasTungkal.com setiap harinya.

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 18:16 WIB

Kapolres Tanjabbar Ambil Sumpah Pejabat Baru Polres dan Polsek Jajaran

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:12 WIB

Promosikan Potensi SDA Tanjabbar, Bupati Buka Peluang Investor untuk Investasi

Kamis, 11 Juli 2024 - 00:27 WIB

Target Medali, SIWO PWI Jambi Matangkan Persiapan Jelang Porwanas Kalsel

Rabu, 10 Juli 2024 - 23:10 WIB

Atlet Karate Inkado Tanjabbar Berjaya, Lolos O2SN Tingkat Nasional

Rabu, 10 Juli 2024 - 21:31 WIB

Kalapas Kuala Tungkal dan Jajaran Lakukan Penggeledahan Blok Hunian WBP

Berita Terbaru