LIVETV
Ditabrak dari Belakang, Supir Truk Batu Bara yang Lagi Istirahat Meninggal Tergilas Truk Sendiri Yok! Berbagi Twibbon Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 Terkait Hasil Assessment Pejabat Eselon II Pemprov Jambi, Al Haris Bilang Begini Wujudkan Herd Immunity, Polres Muaro Jambi Lakukan Akselarasi Vaksinasi Massal Danrem 042/Gapu Vicon dengan Kasum TNI Bahas Pencapaian Dosis Vaksinasi




Home / Berita

Minggu, 20 Juni 2021 - 22:11 WIB

Sekda Tanjabbar Minta Provinsi Terbitkan SOP Terkait Kewenangan Penanganan Covid-19

Sekda Tanjab Barat H.Agus Sanusi saat Mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi bersma Gubernur Jambi via vicon, kamis (17/06/21). FOTO : Prokopim

Sekda Tanjab Barat H.Agus Sanusi saat Mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi bersma Gubernur Jambi via vicon, kamis (17/06/21). FOTO : Prokopim

KUALA TUNGKAL – Sekretaris Daerah Tanjab Barat H. Agus Sanusi meminta penegasan Pemerintah Privinsi Jambi terkait SOP penanganan dan pengendalian Covid-19.

Hal itu diungkapkan Agus Sanusi saat mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi bersma Gubernur Jambi via vicon, kamis (17/06/21).

BACA JUGA :  Wabup Tanjabbar Kembali Lantik 14 Pejabat Eselon III dan IV

Agus menyebut Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkannya menyangkut mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang merupakan tanggung jawab kabupaten/kota terutama terkait pembiayaan.

“Kalau memang di bebankan kepada kabupaten kota, kami mohon ada SOP yang jelas dan tegas,” kata Agus.

BACA JUGA :  Solar Langka di Berbagai Wilayah, Pengamat : Bukan Salah Pertamina, Tapi BPH Migas!

Tujuan terpenting dari rapat ini adalah memperkuat komitmen penuntasan penanganan Covid-19 di Jambi.

Pada kesempatan tersebut Agus menjelaskan bahwa ikhtiar untuk pendisiplinan masyarakat telah lakukan, antara lain penerbitan Peraturan Daerah, pemberlakukan PPKM dan sebagainya.

BACA JUGA :  PetroChina Gelar Sosialisasi Pengenalan Kegiatan Hulu Migas Bersama HMI Cabang Tanjabbar

SOP ini diperlukan agar Provinsi maupun kabupaten/kota tidak tumpang tindih kewenangan atau tanpa berbenturan tugas satu sama lain.

“Jadi itu saran kami, agar Pemerintah Provinsi Jambi membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas,” sampain Agus.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Hingga September, Lahan Terbakar di Tanjab Barat Mencapai 247,82 Hektare

Berita

Ini Surat Edaran Mendagri Nomor 025/4660/SJ Tentang Pakian Dinas Hitam

Berita

Antisipasi Karhutla, Korem 042 Gapu Siapkan 500 Personil

Merangin

Tak Hanya Doa, Al Haris Kirim Ramuan Daun Sungkai untuk Bupati Muaro Jambi

Berita

Sukses Gelar Vaksinasi Massal Bagi Pekerja, PetroChina Tuai Pujian dari Kapolsek Betara

Berita

Komsos Satgas TMMD Sekitar Lokasi TMMD HST

Berita

Peringati HANI 2020, Fachrori Ajak Semua Komponen Masyarakat Berantas Narkoba

Berita

Polres Tanjab Barat Siapkan Pondok Isolasi Mandiri Bagi Anggota