instagram youtube whatsapp tiktok
logo✖

DPR dan Pemerintah Sepakat Longgarkan Batas Belanja Pegawai 30 % APBD 2027, Cegah PHK Massal PPPK! Ramaikan Booth MyPertamina, Sean Gelael Berbagi Pengalaman Dunia Balap ke Pengunjung GIIAS 2026 Bupati Anwar Sadat Canangkan Bulan Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan 2026, Hadirkan Belasan Layanan Publik Terpadu dan Bantuan Sosial Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi ke-61 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Siap Digelar Selama Agustus 2026 Yassierli: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja Setara 

Topik PHK PPPK

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, memberikan keterangan pers kepada media terkait pembahasan anggaran dan tata kelola pemerintah daerah di gedung parlemen. (FOTO : Dok. Istimewa/Tempo.co)

Nasional

DPR dan Pemerintah Sepakat Longgarkan Batas Belanja Pegawai 30 % APBD 2027, Cegah PHK Massal PPPK!

Nasional | Minggu, 2 Agustus 2026 - 18:01 WIB

Minggu, 2 Agustus 2026 - 18:01 WIB

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Pemerintah resmi menyepakati pelonggaran ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah di atas 30 persen dari APBD…

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah agar tidak menjadikan aturan pembatasan belanja pegawai 30% dalam UU HKPD sebagai alasan untuk memecat pegawai. Mendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran non-prioritas dan peningkatan PAD sebagai solusi utama sebelum mengambil langkah ekstrem PHK. "Jangan cari jalan pintas sebelum berusaha maksimal," tegasnya. (FOTO : Doko. Istimewa/LT)

Hot Issue

Mendagri Tegaskan Pemda Dilarang Jadikan PHK PPPK Solusi Instan Masalah Anggaran

Hot Issue | Jumat, 3 April 2026 - 19:42 WIB

Jumat, 3 April 2026 - 19:42 WIB

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap…