indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Berita

Minggu, 31 Januari 2021 - 08:42 WIB

Tawaran Pinjol via SMS Kian Marak, Jangan Terjebak!

FOTO : Salah Satu SMS Penawaran Pinjaman Online (PINJOL)

FOTO : Salah Satu SMS Penawaran Pinjaman Online (PINJOL)

KUALA TUNGKAL – Belakangan ini, aktivitas penawaran pinjaman online (Pinjol) oleh perusahaan teknologi keuangan atau fintech ilegal kembali marak.

Kondisi ini terjadi seiring peningkatan kebutuhan dana oleh masyarakat di saat pandemi COVID-19 saat ini.

Bahkan, seringkali masyarakat menerima penawaran pinjaman online melalui pesan singkat atau SMS yang tidak diketahui berasal dari pihak mana si pemberi pinjaman.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengingatkan masyarakat akan maraknya aktivitas penawaran dari fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Bahkan dampak buruknya masyarakat akan terjebak dalam bunga hutang yang membesar.

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menegaskan bahwa penawaran pinjaman online melalui Short Message System (SMS) atau pesan singkat adalah praktik dari pelaku fintech ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bisa dipastikan, tawaran lewat SMS ini adalah dari pelaku fintech ilegal (tidak terdaftar di OJK). Jenis tawarannya dengan iming-iming yang menggiurkan dan akhirnya akan merugikan masyarakat.

BACA JUGA :  Warga Suak Labu Heboh Bunga Bangkai Tumbuh di Pekarangan Rumah

“Pelaku fintech ilegal mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang akibat pandemi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Waspada dan jangan mudah tergiur,” ucap Adrian dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip kontan.co.id.

Adrian menjelaskan fintech peer to peer (P2P) lending yang sudah terdaftar di OJK dilarang untuk menawarkan produk atau promosi melalui pesan singkat SMS.

“Hal ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” kata dia.

BACA JUGA :  Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun

Pasal 19 dalam beleid itu menyebut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi yang bersifat personal (email, short message system (SMS), dan voicemail) tanpa persetujuan konsumen.

Fintech ilegal tercatat semakin marak. Satgas Waspada Investasi (SWI) jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Pada Juni 2020 saja, SWI menemukan 105 fintech P2P lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat SMS di telepon genggam.

Untuk memastikan status izin penawaran produk jasa keuangan yang diterima, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Polisi Masih Selidiki Pelaku Perampokan di Toko Kades Parit Bilal-Pengabuan

Berita

Momen HUT RI ke 75, Gubernur Ajak Masyarakat Tingkatkan Kompetensi dan Jaga Kerukunan

Berita

Pastikan Keamanan, Kapolres dan Dandim 0419/Tanjab Tinjau Kantor dan Gedung Logistik KPU

Berita

Polres Tanjab Barat Press Rilis Pengungkapan Kasus Tahun 2019

Berita

Bagi-Bagi Masker Peringatan HPN 2022, Insan Pers Tanjab Barat Ajak Warga Patuh Prokes

Berita

Bupati Tanjab Barat Buka Muscab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanjab Barat

Berita

Isu Reshuffle Kabinet Menggema

Berita

Danrem 042/Gapu : Penanganan Karhutla Harus Dilakukan Serius dan Rasional