Waaspers Kasad Agus Setiawan Tinjau Pembangunan Rumah Prajurit di Jambi

JAMBI – Waaspers Kasad Brigjen TNI Agus Setiawan, SE bersama Tim Rendalwas Pelaksanaan KPR Swakelola Tabungan Wajib Perumahan (TWP) Angkatan Darat lakukan peninjauan pembangunan perumahan non dinas bagi Prajurit melalui KPR Swakelola Jambi, Jumat (07/02/20).

Waaspers Kasad Brigjen TNI Agus Setiawan didampingi Danrem 042/Gapu Kolonel Arh Elphis Rudy yang diwakili Kasrem Letkol Arh Hary Sassono Utomo meninjau di lokasi Perumahan Graha 16 Mayang.

Ikut dalam Tim Rendalwas Pelaksanaan KPR Swakelola TWP AD Kolonel Inf Lilik Sudaryani, Kol Arh A Hotma Pohan, Letkol Kav Bambang Kurnia Eka, Mayor Czi Ardiyansyah dan Mayor Cku Hendra Prawira.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapenrem 042/Gapu Mayor Inf RM Hatta kepada awak media menuturkan, di wilayah Prov Jambi terdapat dua lokasi Pembangunan Perumahan KPR Swakelola TWP AD.

Pertama, di Perumahan Mendalo Residen di Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, jarak dari Makorem kurang lebih 16 KM yang dikerjakan oleh PT. Rimba Guna Makmur, di lokasi ini dibangun sebanya 450 unit rumah yang mana saat ini sudah terbangun 410 unit rumah.

Sedangkan lokasi kedua Perumahan Graha 16 Mayang di Jambi Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi, dibangun sebanyak 90 unit rumah, jarak dari Makorem kurang lebih 4 KM dikerjakan oleh PT. Raspro Jaya Perkasa, saat ini baru terbangun 20 unit rumah, ujar Hatta.

Dalam peninjauan ini, Brigjen TNI Agus Setiawan menekankan kepada pihak pengembang dalam membangun jangan hanya mengejar target waktu tapi harus tetap mengutamakan mutu bangunan, karena rumah yang dibangun ini memang dari uang gaji prajurit, dan diharapkan daya pakai rumah ini dapat bertahan lama.

“Kemudian fasilitas untuk fasilitas umum seperti jalan, masjid dan taman segera dibangun,” ujarnya.

Kepada Prajurit yang mengambil perumahan tersebut dipersilahkan mengecek progres pembangunan rumah tersebut bila perlu setiap hari.

“Apabila ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan pengembang bisa komplain,” ujarnya.(*)