Wabup Katamso Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Perkuat Sarana Persampahan

TANJAB BARAT — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat menghadiri Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Hotel Masakini Syariah Kuala Tungkal, Kamis (10/9/2026).

Katamso mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat turut meningkatkan timbulan sampah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5,21 persen, timbulan sampah diperkirakan mencapai 5,5 ton per hari, sementara yang tertangani baru sekitar 33 persen.

“Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat konsekuensi yang harus kita kelola bersama, salah satunya meningkatnya timbulan sampah,” ujar Katamso.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengumpulan dan pengangkutan, tetapi harus diarahkan pada pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali melalui konsep ekonomi sirkular.

Katamso mencontohkan pengolahan sampah menjadi paving block yang telah dilakukan masyarakat. Untuk memperkuat pengelolaan tersebut, Pemkab Tanjab Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat berupa mesin pemilah, mesin pencacah, dan sarana pengolahan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan kendaraan roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung operasional kelompok masyarakat.

Selain itu, Pemkab Tanjab Barat menyiapkan rencana pembangunan depo sampah di kawasan pintu masuk Kuala Tungkal, sekitar terminal. Depo tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem pengumpulan sementara sekaligus membuat pengangkutan sampah lebih efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jambi, Elpisina, S.Sos., M.Si., yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa persoalan sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan, tetapi persoalan lingkungan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Persoalan sampah harus kita tangani secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kepedulian yang sama,” ujar Elpisina.

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Tanjab Barat dalam memperkuat sarana persampahan dan berharap hasil bimtek dapat diterapkan di masyarakat, bukan berhenti pada kegiatan sosialisasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Ayu Wulandari, S.T., Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjab Barat, Ketua Dewan Syura DPC PKB Tanjab Barat H. Subari, S.Ag., Sekretaris Dewan Syura Baharudin, S.H., Ketua DPC PKB Muhammad Zaki, S.T., Ketua DKC Garda Bangsa Ahmad Ruzein, S.Sos., Ketua DPC Perempuan Bangsa Hj. Nur Asiah, S.Pd.I., para Ketua DPAC beserta jajaran DPRT se-Kabupaten Tanjab Barat, serta undangan lainnya.

Katamso berharap penguatan sarana dan kapasitas kelompok masyarakat dapat mendorong pengelolaan sampah yang mandiri, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan.

“Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.**