Lanjut Jahfar, bahwa hal hal yang selama ini terus menjadi pembicaraan terkait kekeliruan Bupati Tanjab Barat menanda tangani kesepakatan pembagian sumur telah tuntas.
Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh semua fihak baik Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim hal hal tersebut telah dicabut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Maka DBH terkait sumur Migas tersebut tetap menjadi pemasukan pembiayaan untuk pembangunan Tanjab Barat,” lanjutnya.
Jahfar juga terus mengingatkan kepada Bupati dan jajaran untuk memperkuat data administratif yang diperlukan, serta terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak terkait agar persoalan tapal batas ini benar benar selesai yang nantinya akan dibahas setelah Pemilu 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini juga berkomitmen untuk membantu kinerja bupati menyelesaikan soal tapal batas ini.
Jahfar juga meminta kepada Kemendagri dan Gubernur Jambi bertindak obyektif dalam mengusulkan dan menetapkan Permendagri terkait Peta Tapal Batas. Bahwa aspek pembentukan kabupaten di awal, hingga soal administrasi kependudukan serta aspek historis dan existing di lapangan harus menjadi perhatian serius.
“Dari aspek-aspek yang disebutkan tadi kita optimis bahwa wilayah Tanjab Barat dengan segala potensi yang ada tetap utuh dan terjaga. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh tokoh dan masyarakat Tanjab Barat agar kami bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan membawa hasil yang sebaik baiknya,” pungkasnya.
Penulis : Dhea
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Komentar