Cetak Sejarah, Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB Tahun 2026

JENEWA, 9 Januari 2026 – Dunia internasional memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk memimpin agenda hak asasi manusia global. Secara resmi, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026. Penetapan ini dilakukan dalam Pertemuan Organisasional pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis (8/1), yang sekaligus menandai peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.

Indonesia terpilih setelah melalui mekanisme nominasi di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Jabatan bergengsi ini akan diemban oleh Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa presidensi ini merupakan hasil diplomasi yang terstruktur dan berkelanjutan. “Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara imparsial, objektif, dan transparan. Fokus utama kami adalah membangun kepercayaan dan memperkuat dialog lintas kawasan,” ujar Menlu RI dalam keterangannya hari ini.

Visi “A Presidency for All”
Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”. Tema ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat konsensus global, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral. Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan sesuai dengan program kerja tahunan secara inklusif dan berimbang.

Rekam Jejak Internasional
Kepercayaan ini merupakan capaian perdana bagi Indonesia sebagai Presiden sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006. Hal ini didasarkan pada konsistensi rekam jejak Indonesia dalam pemajuan HAM internasional, di antaranya:

• Enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB.
• Dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB (tahun 2009 dan 2024).
• Pernah menjabat Ketua Komisi HAM PBB (lembaga pendahulu Dewan HAM) pada tahun 2005.

Keberhasilan diplomasi ini merupakan sinergi solid antara Kementerian Luar Negeri, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa sebagai garda terdepan, didukung penuh oleh PTRI New York serta seluruh Perwakilan RI di luar negeri.

Melalui presidensi ini, Indonesia kembali membuktikan peran strategisnya sebagai negara yang mampu mengelola isu-isu sensitif dunia dengan pendekatan yang konstruktif dan beradab.**