Demo di DPRD, PMII Tanjabbar Desak Pemerintah Berantas Mafia BBM dan Elpiji Subsidi

Lintas Tungkal

- Redaksi

Kamis, 22 September 2022 - 08:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMII saat melakukan aksi demo dan duduk bersama Ahmad Jahfar dan Jamal Darmawan, Sie serta pihak terkait lainnya di Lobi Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi, Rabu (21/9/22). FOTO : Ist/Lc

PMII saat melakukan aksi demo dan duduk bersama Ahmad Jahfar dan Jamal Darmawan, Sie serta pihak terkait lainnya di Lobi Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi, Rabu (21/9/22). FOTO : Ist/Lc

KUALA TUNGKAL – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjung Jabung Barat melakukan aksi Demo di Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat. Kedatangan puluhan Aktivis PMII disambut oleh Wakil Ketua I Ahmad Jahfar dan Anggota DPRD Jamal Darmawan Sie, Rabu (21/9/22).

Koodinator aksi Iskandar menyampaikan, Saat ini kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi oleh Pemerintah menuai persoalan baru ditengah – tengah Masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, secara otomatis mengganggu rencana tersebut yang berkaitan dengan hajat orang banyak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilain sisi sambung Iskandar, justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” katanya.

Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.

Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis Negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.

“Sejatinya menyediakan gas elpiji 3 kilogram (kg) bagi warga tak mampu. Namun disayangkan hingga hari ini masih banyak kelompok masyarakat mampu yang memakainya, dampak dari ini, kuota gas elpiji 3 kg kerap habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan,” sebutnya

“Warga tak mampu pun akhirnya dirugikan Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg dimana salah satunya adalah distribusi tertutup. ini lebih jelas asalkan datanya benar tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan terutama dalam melakukan pengawasan,” sambungnya.

Menurutnya, alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM dan Gas bersubsidi.

“Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik Mafia yang sangat merugikan rakyat dan negara,” katanya.

Merespon sejumlah persoalan tersebut, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap :

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Mafia Gas tabung 3 kg bersubsidi.

3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi dengan tepat sasaran.

4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM dan Gas bersubsidi.

5. Meminta DPRD untuk transparansi anggaran perencanaan penetapan, penyediaan website agar dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi, Ahmad Jahfar mengatakan, dari poin 1 hingga 4 yang disampaikan kami setuju.

“Kita akan dorong Bupati untu membentuk Tim terpadu terkait hal tersebut. Karena yang sudah itu untuk Masyarakat Desa yang jauh dari SPBU,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Dalam distribusi BBM ini, menurutnya tidak masalah diberikan juga kepada pengecer asalkan sesuai dengan peruntukannya. Sebab kalau pengecer ini tidak diperbolehkan, itulah yang membuat harga BBM eceran di Desa tinggi.

“Saya akan coba sampaikan persoalan ini dengan eksekutif,” kata Jahfar.

Ditambahkan oleh Ahmad Jahfar, terkait transparansi anggaran, perencanaan, dengan penyediaan website agar mudah diakses Masyarakat bisa saja dilakukan.

“Teknis yang begitu di Sekretariat Dewan,” katanya.(Bas)

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hadiri Pisah Sambut Kajari, Ketua DPRD Tanjab Barat Apresiasi Sinergi Pengawalan Pembangunan Daerah
Kunjungi Lokasi Kebakaran Teluk Nilau, Bupati Anwar Sadat Pastikan Pemerintah Hadir Beri Solusi
Tragedi Kebakaran Pasar Teluk Nilau: 70 KK Terdampak, Rumah dan Tempat Usaha Ludes
Perkuat Sinergi Industrial, Pimpinan dan Anggota DPRD Tanjab Barat Peringati May Day 2026
Langkah Nyata Lapas Kuala Tungkal: Ubah Jeruji Menjadi Harapan Lewat Bantuan Gerobak Usaha
Sinergi Tanpa Batas, Pemkab Tanjab Barat dan Danlanal Palembang Perketat Pengawasan Laut!
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027, Wabup Katamso Perkuat Sinkronisasi Pusat-Daerah
Rakor Camat-Lurah di Betara: Bupati Anwar Sadat Tekankan Dari Urusan Sampah Hingga Kemandirian Pangan!
Berita ini 233 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 14:55 WIB

Hadiri Pisah Sambut Kajari, Ketua DPRD Tanjab Barat Apresiasi Sinergi Pengawalan Pembangunan Daerah

Sabtu, 2 Mei 2026 - 07:32 WIB

Kunjungi Lokasi Kebakaran Teluk Nilau, Bupati Anwar Sadat Pastikan Pemerintah Hadir Beri Solusi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 00:02 WIB

Tragedi Kebakaran Pasar Teluk Nilau: 70 KK Terdampak, Rumah dan Tempat Usaha Ludes

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:27 WIB

Perkuat Sinergi Industrial, Pimpinan dan Anggota DPRD Tanjab Barat Peringati May Day 2026

Rabu, 22 April 2026 - 17:56 WIB

Langkah Nyata Lapas Kuala Tungkal: Ubah Jeruji Menjadi Harapan Lewat Bantuan Gerobak Usaha

Berita Terbaru