YTUBE
Koreografer Belanda Arno Schuitemaker Pukau Penikmat Seni di Jambi dalam Karya “If You Could See Me Now” Pembinaan Karakter, Siswa Muslim dan Non Muslim di SMPN 2 Dapat Perlakuan Sama Garuda Putih FC Rebut Juara III Turnamen Sepakbola Antar Instansi HUT RI ke-77 HIPMI Fest 2022, Diza : Jangan Patah Semangat Terus Dukung UMKM Terjatuh Saat Berkelahi degan Temannya Siswi SMP Negeri di Batanghari Meninggal

Home / Nasional

Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:18 WIB

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Demikian pula dengan penetapan harga pokok ikan (HPI), menurutnya KPP mengacu pada harga di luar tempat-tempat pendaratan ikan.

Padahal selama ini nelayan menjual hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan, tanpa melalui perantara atau bakul. Karena itu, HNSI masih memilih jalur elegan dengan intensif berkomunikasi. Selain langsung, pihaknya sempat meminta bantuan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menyampaikan desakan revisi kenaikan PNBP dan PHP.

BACA JUGA :  Gubernur Al Haris Apresiasi Semua Pihak Pawai Pembangunan Sukses dan Meiah

Supeno menyatakan, HNSI Jateng siap mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan nelayan dengan menolak tindakan anarkis, ujaran kebencian, dan hoaks.

Itu agar tercipta situsi kamtibmas yang aman dan damai menuju Indonesia menjadi negara maritim dunia.

“Kami masih menunggu hasil penghitungan ulang, karena kabarnya ada revisi yang ketiga. Semoga sesuai usulan nelayan, yakni batas wajarnya kenaikan 25-30 persen,” tandasnya.

Selain itu, HNSI Jateng juga meminta KKP memberikan legal formal atas operasional kapal nelayan.

BACA JUGA :  HIPMI Fest 2022, Diza : Jangan Patah Semangat Terus Dukung UMKM

Itu berkait dengan surat keterangan melaut (SKM) dan surat persetujuan melaut (SPM). Termasuk SIUP dan SIPI, yang belakangan menjadi keluhan nelayan.

“Kalau tidak diberikan izin kapal akan numpuk di alur sungai sehingga bisa menjadikan aliran buntu. Termasuk bisa meredam nelayan untuk tidak bergerombol di darat (demo),” katanya.(Edt/HS)

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketum Partai Berkarya Bukan Lagi Tommy Suharto, Rekom Usungan Pilkada 2020 Dibatalkan

Nasional

COVID-19 Varian AY.1 ‘Delta Plus’ Dikabarkan Sudah Terdeteksi di Jambi

Nasional

Satgaswil Kodim Yalimo Yonif R 142/KJ Tiba di Papua

Nasional

Kapolri Resmi Nonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari Kadiv Propam

Nasional

Pedagang Bubur yang Didenda Rp 5 Juta Dapat Bantuan dari Andre Rosiade

Nasional

Kasad Andika Perkasa Pimpin Serah Terima Jabatan Irjenad dan Pangdam V/Brawijaya

Nasional

Ini Anggota KPU dan Bawaslu RI Periode 2022-2027 dan Latarnya

Nasional

Uni Zulfiani Lubis, Kembali Pimpin FJPI Periode 2021-2024