indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Hadir di Jambi, Ketua Umum KSBSI Perkuat Anggota Hingga ke Kabupaten Bupati Muaro Jambi Terima Penghargaan dari Menkumham RI Sambut Imlek, Ditpolairud Polda Jambi Bersama Pengurus Kelenteng Gelar Gotong Royong Pelepasan Jenazah Pratu Baraza Prajurit TNI yang Gugur di Papua ke Jambi Tim Gabungan Sat Polairud Polres Tanjab Barat Goro di Kelenteng

Home / Nasional

Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:18 WIB

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Demikian pula dengan penetapan harga pokok ikan (HPI), menurutnya KPP mengacu pada harga di luar tempat-tempat pendaratan ikan.

Padahal selama ini nelayan menjual hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan, tanpa melalui perantara atau bakul. Karena itu, HNSI masih memilih jalur elegan dengan intensif berkomunikasi. Selain langsung, pihaknya sempat meminta bantuan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menyampaikan desakan revisi kenaikan PNBP dan PHP.

BACA JUGA :  Nama-Nama 59 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Kerinci Baru Dilantik

Supeno menyatakan, HNSI Jateng siap mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan nelayan dengan menolak tindakan anarkis, ujaran kebencian, dan hoaks.

Itu agar tercipta situsi kamtibmas yang aman dan damai menuju Indonesia menjadi negara maritim dunia.

“Kami masih menunggu hasil penghitungan ulang, karena kabarnya ada revisi yang ketiga. Semoga sesuai usulan nelayan, yakni batas wajarnya kenaikan 25-30 persen,” tandasnya.

Selain itu, HNSI Jateng juga meminta KKP memberikan legal formal atas operasional kapal nelayan.

BACA JUGA :  Gardu Induk 30 Mega di Sungai Saren Akan Segera Beroperasi

Itu berkait dengan surat keterangan melaut (SKM) dan surat persetujuan melaut (SPM). Termasuk SIUP dan SIPI, yang belakangan menjadi keluhan nelayan.

“Kalau tidak diberikan izin kapal akan numpuk di alur sungai sehingga bisa menjadikan aliran buntu. Termasuk bisa meredam nelayan untuk tidak bergerombol di darat (demo),” katanya.(Edt/HS)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Pantauan Hilal 1 Syawal pada 11 Mei 2021, BMKG: Tidak Akan Teramati Jelas

Berita

Kapolres; 15 TKI dari Malaysia Diperiksa Intensif Pegutas Covid-19 Gabungan

Nasional

Terkait Ini, 51 Calon Kepala Daerah Petahana Ditegur Mendagri

Nasional

Jutaan Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK Tahun 2021, Mendikbud : Cuma Masalahnya Ini

Berita

Sambut Natal dan Liburan Tahun Baru 2020, Kapolres Tanjabbar Keluarkan Imbauan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Laut

Nasional

Wacana Guru Tak Lagi Masuk Kategori CPNS, PGRI: Itu Diskriminasi

Nasional

Wadul, Kepala BKN  Bilang Mungkin Saja 10 Tahun ke Depan PNS Tak Lagi Dibutuhkan

Nasional

Dalami Laporan Warga Soal Profesionalisme ASN, KASN Terbitkan Rekomendasi