LIVETV
Polres Muaro Jambi Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Firman Shantyabudi Resmikan Mako Polairud Polda Jambi Ini Aturan Terkait Natal dan Tahun Baru Terhadap Sekolah 163 CPNS Tanjab Barat Terima SK Pengangkatan PNS Sarifudin Mengingatkan BLT Tidak Dimanfaatkan Untuk Mengambil Keuntungan

Home / Nasional

Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:18 WIB

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

PATI – Desakan untuk merevisi kebijakan kenaikan pajak dan pungutan bagi nelayan tak surut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng) terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Memang sudah ada tanggapan dan perubahan. Tetapi kami terus mengawal dengan mengintensifkan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan KKP,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua HNSI Jateng Supeno, Minggu (17/10/21).

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Terima Kunjungan Waasops Kasad Bidang Siapsat

Menurutnya, upaya memperjuangkan penurunan pajak dan pungutan yang ditetapkan pemerintah tak akan pernah surut.

Itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BACA JUGA :  Basarnas Jambi Berangkatkan Tim Pencarian Anak 7 Tahun Tenggelam di Bangko

Kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pungutan hasil perikanan (PHP) yang dikenakan kepada nelayan sangat besar, antara 200-600 persen. Itu menimbulkan protes nelayan dari berbagai daerah.

Menurut Supeno, pengenaan pajak dan pungutan tersebut memberatkan dan mengancam kehidupan nelayan. Pihaknya menginginkan KKP menghitung ulang dan merevisi kebijakannya.

BACA JUGA :  Ini Aturan Terkait Natal dan Tahun Baru Terhadap Sekolah

“Seperti produktivitas, pemerintah menghitungnya kebablasan. Contoh saja dalam setahun kapal nelayan penangkap ikan pelagis besar dan kecil itu hanya dua trip, tetapi oleh Jakarta (KKP) dihitung lebih dari itu,” ungkapnya.

Lanjut ke halaman berikutnya….>>>

Share :

Baca Juga

Nasional

Ini Alasan Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021, Dari 7 Hari Jadi 2 Hari

Nasional

Survei IPI : Tingkat Kepuasan pada KPK Melorot, Disalip TNI dan Polri

Nasional

214 Orang Perwira Eks Secapa AD Telah Donorkan Plasma Darah untuk Pasien Covid-19

Nasional

Khawatir Corona, Apakah Tes SKB CPNS Tetap Sesuai Jadwal? Ini Penjelasan BKN

Nasional

Viral Mahasiswa Nusanipa Ikut Wisuda Daring di Atas Pohon Mangga

Nasional

47 Satgas TMMD ke 109 Berikan Pengabdian Untuk Negeri di Ujung Tahun 2020

Nasional

Wajib Tau, Ini Denda Pajak yang Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus

Nasional

Kasad dan Commanding General USARPAC Pimpin Apel Pembukaan Latma Garuda Shield Ke-15