indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Nasional

Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:18 WIB

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

Nelayan Melakukan Aktifitas Jaring Di Laut. FOTO : Ilistrasi

PATI – Desakan untuk merevisi kebijakan kenaikan pajak dan pungutan bagi nelayan tak surut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah (Jateng) terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Memang sudah ada tanggapan dan perubahan. Tetapi kami terus mengawal dengan mengintensifkan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan KKP,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua HNSI Jateng Supeno, Minggu (17/10/21).

BACA JUGA :  Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf

Menurutnya, upaya memperjuangkan penurunan pajak dan pungutan yang ditetapkan pemerintah tak akan pernah surut.

Itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pungutan hasil perikanan (PHP) yang dikenakan kepada nelayan sangat besar, antara 200-600 persen. Itu menimbulkan protes nelayan dari berbagai daerah.

BACA JUGA :  Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga

Menurut Supeno, pengenaan pajak dan pungutan tersebut memberatkan dan mengancam kehidupan nelayan. Pihaknya menginginkan KKP menghitung ulang dan merevisi kebijakannya.

“Seperti produktivitas, pemerintah menghitungnya kebablasan. Contoh saja dalam setahun kapal nelayan penangkap ikan pelagis besar dan kecil itu hanya dua trip, tetapi oleh Jakarta (KKP) dihitung lebih dari itu,” ungkapnya.

Lanjut ke halaman berikutnya….>>>

Share :

Baca Juga

Nasional

Dibuka Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier TNI TA 2021

Nasional

YLKI Desak Kemenkes Turunkan Harga Tes Rapid Antigen

Nasional

Cek Arus Balik di Tol Cikatama, Kapolri : Kemungkinan One Way Waktunya Diperpanjang

Nasional

Dispenad Tingkatkan Kemitraaan dan Kerja Sama Publikasi dan Latihan Jurnalis dengan CNN Indonesia

Nasional

Sekda Leher Gubernur, Sekda tak Berfungsi, Gubernur Berjalan tanpa Leher

Nasional

Tolak Interpelasi, Gerindra : Ganggu Program Anies Sama Saja Ganggu Rakyat DKI!

Nasional

47 Satgas TMMD ke 109 Berikan Pengabdian Untuk Negeri di Ujung Tahun 2020

Nasional

Survei IPI : Tingkat Kepuasan pada KPK Melorot, Disalip TNI dan Polri