Kementerian PANRB Catat WFH PNS Hemat Perjalanan Dinas Rp1,95 T

JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan anggaran perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) PNS diterapkan.

Selain memangkas biaya perjalanan dinas, evaluasi pemerintah juga mencatat penghematan utilitas negara senilai Rp65,6 miliar. Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran terhadap sistem birokrasi di Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan sekadar pengaturan lokasi kerja, melainkan pengubah cara kerja negara melalui pemanfaatan teknologi.

“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” ujarnya.

Pemerintah menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak menurun akibat kebijakan ini. Terbukti, sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil bahkan meningkat, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Penerapan WFH ini juga berhasil mempercepat digitalisasi birokrasi yang ditandai dengan kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional. Ke depan, transformasi budaya kerja ini akan terus diperkuat oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital pemerintah.*