Pekan Ini Pemerintah Umumkan Aturan 1 Hari WFH untuk ASN dan Swasta

JAMBI – Pemerintah mengambil langkah agresif untuk menekan konsumsi BBM akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Kebijakan satu hari Work From Home (WFH) dalam sepekan telah resmi ditetapkan dan tinggal menunggu waktu pengumuman.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan payung hukum kebijakan ini rampung pekan ini. Ia memberi sinyal kuat bahwa pengumuman resmi akan dilakukan sebelum bulan Maret berakhir.

“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” tegas Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026). “Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu.”

Pantauan Langsung Presiden
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa skema WFH ini berada di bawah pengawasan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya.

DPR: Jangan Jadi Solusi Tunggal
Meski mendukung, parlemen mengingatkan agar kebijakan ini tidak menjadi “obat tunggal”. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menilai langkah ini efektif secara taktis namun bersifat jangka pendek.

“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima.

Politisi PDIP tersebut memahami bahwa pemerintah sedang menggodok skema kerja fleksibel (1 hari dari 5 hari kerja) untuk ASN, sektor swasta, hingga pemerintah daerah sebagai respons atas melonjaknya harga minyak dunia akibat eskalasi perang antara AS-Israel terhadap Iran.