Ranperda APBD 2025 Disetujui, Bupati Tanjab Barat Instruksikan OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK

KUALA TUNGKAL – Rapat Paripurna Keempat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Senin (13/7) menghasilkan kesepakatan penting. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 resmi disetujui bersama oleh jajaran eksekutif dan legislatif.

Poin utama dalam rapat ini adalah komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah. Bupati Anwar Sadat secara terbuka mengakui adanya program 2025 yang belum optimal dan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Merespons hal itu, Bupati langsung mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk segera mengevaluasi tata kelola aset dan keuangan. Targetnya jelas: menyelesaikan rekomendasi BPK dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Anwar Sadat mengapresiasi sinergi DPRD yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif selama proses pembahasan. Namun, Bupati secara terbuka mengakui adanya program kerja 2025 yang belum optimal, termasuk adanya beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera mengevaluasi diri, memperbaiki tata kelola keuangan dan aset, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Ini adalah langkah nyata kita untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depan,” tegas Anwar Sadat.

Ia menambahkan, persetujuan bersama ini menjadi bukti komitmen kuat antara pemkab dan DPRD untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Anwar Sadat berharap kolaborasi ini terus terjaga demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Tanjung Jabung Barat.

Bupati berharap sinergi kuat dengan DPRD ini terus berjalan demi mempercepat pelayanan publik di Tanjab Barat.

Rapat paripurna ini juga dihadiri Wabup Katamso, serta unsur pimpinan DPRD, Plh. Sekretaris Daerah Agus Sanusi, perwakilan unsur Forkopimda (Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Barat, dan Kejaksaan Negeri), pejabat pimpinan tinggi pratama, instansi vertikal, serta perwakilan perbankan dan pers.**