JAMBI – Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (3/10/23).

Lantas, apa saja perubahan mendasar yang ada di UU ASN yang baru disahkan tersebut?

1. Tidak Ada PHK Massal Non-ASN

Salah satu isu krusial dalam UU ASN adalah menjadi batang hukum penataan tenaga non-ASN (honorer) yang berjumlah lebih dari 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah.

“Berkat dukungan DPR, RUU ASN menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal dan telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, 3 Oktober 2023, seperti dikutip setkab.go.id.

2. Larangan Menurunkan Penghasilan Non-ASN

Menurut Anas, ada prinsip krusial yang akan diatur di Peraturan Pemerintah (PP) sesuai UU ASN, yaitu tidak boleh ada penurunan penghasilan tenaga non-ASN. Sebab, peran tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. “Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,” jelas Anas.

3. Penghargaan bagi ASN

Dalam UU ASN yang baru disahkan, terdapat aturan terkait mengatur kesetaraan hak dan kewajiban pada PNS dan PPPK. Pada Bab VI tentang hak dan kewajiban, PNS dan PPPK tidak memiliki perbedaan hak. ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau non-material.

Adapun penghargaan dan pengakuan tersebut, di antaranya, penghasilan, tunjangan dan fasilitas, penghargaan bersifat motivasi, jaminan sosial, lingkungan kerja, serta pengembangan diri dan bantuan hukum. Selain itu, berdasarkan salinan draft RUU ASN versi rapat panitia kerja (Panja) pada 25 September 2023, PPPK juga berhak menerima jaminan hari tua, cuti, dan perlindungan.

Pada Bab VIII terkait manajemen ASN, aturan baru ini akan menggabungkan manajemen PNS dan manajemen PPPK menjadi manajemen ASN sehingga tidak ada pembeda. Sebab, keduanya memiliki pengembangan talenta, karier, dan jaminan pensiun yang sama.

4. Penghargaan Tambahan bagi ASN di Daerah Tertinggal

Dalam isu mobilitas talenta nasional, Anas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini kesulitan melakukan pergerakan ASN ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Akibatnya, dalam UU ASN, pemerintah akan memberikan sejumlah penghargaan lebih bagi ASN yang bersedia ditempatkan di kawasan 3T.

“Misalnya, nanti kita atur PP bagi mereka yang di daerah 3T, jika bekerja normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat, ke depan bisa naik pangkat setelah 2 tahun. Akibatnya, mereka dapat tugas di tempat itu dan segera mendapatkan kenaikan pangkat ditambah akan ada reward lain,” ungkap Anas pada 13 September 2023.

5. Pengembangan Kinerja ASN

Anas juga menerangkan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan lagi dapat dimaknai sebagai hak, melainkan kewajiban. Dengan disahkannya UU ASN, instansi wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi ASN.

Pola pengembangan kompetensi pun tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on the job training. Dengan demikian, pengembangan kinerja ini dapat mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah.

6. TNI-Polri Bisa Duduki Jabatan Sipil dan Sebaliknya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru menerapkan konsep resiprokal dengan TNI dan Polri.

Sehingga, nantinya ASN bisa menduduki jabatan di institusi TNI-Polri. Begitu juga anggota TNI-Polri bisa menduduki jabatan ASN.

“Soal konsep resiprokal dengan TNI-Polri, selama ini teman-teman TNI bisa menduduki jabatan di ASN, tetapi ASN tidak bisa menduduki jabatan di TNI-Polri,” ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

“Dengan konsep resiprokal, jika Polri membutuhkan tenaga non-ASN, itu nanti bisa diisi. Misalnya direktur digital di Mabes Polri. Atau jangan-jangan ke depan ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat,” lanjutnya.*