LIVE
Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Serbuan Vaksinasi Massal TNI Korem 042/Gapun Pangdam II/Sriwijaya dan Gubernur Resmikan Gedung Panti Asuhan Bhadar Gapu Terkait Budi Azwar, Ini Kata Ketua DPD II Partai Golkar Tanjab Barat BREAKING NEWS : Pengetatan Jelang MTQ Seluruh Penumpang di Pelabuhan Roro Diperiksa Sebanyak 16 Pejabat Eselon II Dilantik, Ini Daftarnya

Home / Berita

Minggu, 18 April 2021 - 19:56 WIB

Ini Sederet Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi PNS dengan memebrikan sanksi. FOTO : Ilustrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi PNS dengan memebrikan sanksi. FOTO : Ilustrasi

TANJAB BARAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi ASN dengan memebrikan sanksi.

Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19 telah diterbitkan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tanggal 7 April 2021.

“Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi surat tersebut.

BACA JUGA :  Pelaku Curanmor Diringkus Polisi, Modusnya Pemilik Motor Disuruh Beli Rokok

Lalu apa saja sanksi PNS yang mudik yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut?

Sanksi PNS yang Mudik

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, PNS atau PPPK yang mudik akan mendapat hukuman sanksi seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Rincian Sanksi PNS yang Mudik

Mengacu pada Bab III PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin, sanksi yang dapat diberikan kepada PNS terbagi dalam tiga level. Sanksi terberat yang bisa diterima seorang abdi negara yakni dipecat secara tak hormat sebagai PNS.

BACA JUGA :  Bupati dan Kapolres Tanjab Barat Hadiri Launching Aplikasi Asap Digital Nasional

Pertama, jenis hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, sanksi tingkat sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BACA JUGA :  TMMD Ke-112 Kodim 1004/Kotabaru Resmi Dibuka

Keterangan larangan sanksi PNS yang mudik bahkan ditekankan kepada yang nekat melakukannya.

Ada hukuman khusus kepada PNS yang nekat mudik dan pemberian sanksi akan tergantung pada keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi tempatnya bekerja.

PPK berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan dari SE No 8/2021 ini kepada Menteri PANRB melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN. “Paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran,” bunyi surat tersebut.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Muhibah Maritim II Fokus Tanam Lahan Gambut dan Mangrove

Berita

Peringatan Dini Cuaca 14 Mei 2021, BMKG: Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Bisa Terjadi di 18 Wilayah

Berita

Dampak Corona, 314 JCH Tanjab Barat Gagal Berangkat

Berita

Ini 170 Kepala Daerah akan Habis Masa Jabatan pada 2023, Termasuk 3 di Jambi

Berita

Korem 042/Gapu Gelar Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Berita

Polres Tanjabbar Lakukan Rapid Test Terhadap Personil Polsek Betara dan Warga Sekitar

Berita

Danrem 042/Gapu Ikuti Rakornis TMMD Ke-110 Tahun 2021

Berita

Petugas BNNK Tanjab Timur-Barat Tangkap 2 Kurir Sabu Di Betara dan Tungkal Ilir