YTUBE
BREAKING NEWS : BNNP Jambi Ringkus 2 Pengedar Sabu Asal Sumsel di Sungai Bahar Razia Besar-Besaran, Polresta Jambi Kerahkan Ratusan Personel ke Pulau Pandan Ini Rincian Napi Disulkan Terima Remisi Natal 2022 di Lapas se Provinsi Jambi Dicurigai Jadi Lapak Nyabu, Sejumlah Basecamp dan Pondok Terpal di Pulau Pandan Dihancurkan Polisi Polda Jambi Terima Penghargaan dari Kementrian ATR/BPN Atas Penyelesaian Konflik Lahan Warga SAD 113

Home / Berita

Minggu, 18 April 2021 - 19:56 WIB

Ini Sederet Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi PNS dengan memebrikan sanksi. FOTO : Ilustrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi PNS dengan memebrikan sanksi. FOTO : Ilustrasi

TANJAB BARAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tegas telah Larangan mudik bagi ASN dengan memebrikan sanksi.

Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19 telah diterbitkan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tanggal 7 April 2021.

“Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi surat tersebut.

Lalu apa saja sanksi PNS yang mudik yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut?

Sanksi PNS yang Mudik

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, PNS atau PPPK yang mudik akan mendapat hukuman sanksi seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

BACA JUGA :  Nekat Jual Shabu, Pria 46 Tahun Diciduk Tim Macan Satres Narkoba Polres Merangin

Rincian Sanksi PNS yang Mudik

Mengacu pada Bab III PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin, sanksi yang dapat diberikan kepada PNS terbagi dalam tiga level. Sanksi terberat yang bisa diterima seorang abdi negara yakni dipecat secara tak hormat sebagai PNS.

Pertama, jenis hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, sanksi tingkat sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

BACA JUGA :  Sekda Batanghari Lantik 5 Pejabat Struktural dan Fungsional

Sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Keterangan larangan sanksi PNS yang mudik bahkan ditekankan kepada yang nekat melakukannya.

Ada hukuman khusus kepada PNS yang nekat mudik dan pemberian sanksi akan tergantung pada keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi tempatnya bekerja.

PPK berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan dari SE No 8/2021 ini kepada Menteri PANRB melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN. “Paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran,” bunyi surat tersebut.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

RSUD KH Daud Arif Berduka, Kabag Penunjang Medis Meninggal Dunia

Berita

Jelang Operasi Patuh Siginjai 2020, Ini Imbauan Kasat Lantas Polres Tanjab Barat 

Berita

Gereja HKBP Distrik XXV Jambi, Berlakukan Ibadah Natal Dua Shift

Berita

Danrem 042/Gapu Istighosah dan Zikir Bersama Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Jambi

Berita

Ini Penyebab PLN Padam Mendadak di Kuala Tungkal

Berita

Polres Tanjabbar Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin 2020

Berita

Banyak Timbulkan Korban, Polda Jambi Imbau Warga Tak Lakukan VCS

Berita

Jelang Pemberlakuan Jam Malam, Kapolres Tanjabbar Gelar Sosialisasi di Wakpo