Kajari Tanjab Barat Ingatkan Eksekusi Program Pemerintah Mengcover Pekerjaaan dengan Jaminan Sosial

KUALA TUNGKAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjab Barat Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Focus Group Discussion kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengusung Tema “Kepatuhan kepesertaan penyedia dalam pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan kepesertaan Perangkat Desa, BPD dan RT ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan”.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Marcelo Bellah, SH, MH mengatakan betapa pentingnya FGD ini dalam eksekusi program Pemerintah di bidang jaminan sosial.

” Kepatuhan kita masih dibawah antara apa yang dibiayai, apa yang diwajibkan, apa yang didaftarkan dan apa manfaat yang diterima belum seimbang,” kata Kajari saat diskusi di Aula Kejari Tanjab Barat, Selasa (4/7/23).

Pelaksanaan Focus Group Discussion selaku anggota Forkopimda kata Kajari, dirinya punya tanggungjawab moril di Tanjung Jabung Barat memilih pendekatan pencegahan yang lebih soft.

” Kami menghimbau dalam setiap kesempatan dan kegiatan tentang pemahaman-pemahaman aturan untuk menjadi Gaidens kita tidak melaksanakan pelanggaran hukum,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan sebut Kajari adalah badan hukum dibentuk untuk menjalankan program pemerintah di bidang jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

” FGD kita Hari ini lebih kepada Jasa Konstruksi yang diamanatkan undang-undang mengisyaratkan harus mengcover pekerjaan lewat jaminan sosial dan berdasarkan data antara pekerjaan jasa konstruksi di Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 sangat rendah,” kata Kajari.

Dalam kegiatan FGD ini Marcelo Bellah memberikan gambaran bahwasanya Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat berhasil mendaftarkan 5.600 Masyarakat yang tergolong miskin ekstrim pada program BPJS Ketenagakerjaan.

” Program pemerintah yang memudahkan tugas pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, pekerja dan kita tinggal membantu mendaftarkannya, menyelesaikan seluruh kewajiban kita. Karena disitu ada kewajiban pemerintah memberi kerja dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Maka dari itu FGD yang dilaksanakan Hari ini (Selasa,red) diharapkan akan diketahui sejauh mana Pejabat menjalankan kewajiban amanat yang dititipkan Pemerintah pusat dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

” Setelah dari FGD ini kita akan melihat seluruh kegiatan baik dari APBD maupun APBN apakah sudah sesuai dengan ketentuan jasa kontruksi salah satunya yaitu didalam kontrak itu harus mengcover jaminan sosial pekerja dan kami harapkan semua aktif,” sebut Marcelo Bellah mengingatkan.

Ditambahkan oleh Marcelo Bellah Focus Group Discussion dibuat untuk sangkaan yang baik dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pendekatan, pencegahan dan pendalaman.(Bas)