Kakanim Kuala Tungkal Perkuat Kerjasama Lintas Sektor Dengan Polres Tanjab Barat

KUALA TUNGKAL – Memperkuat kerja sama lintas sektor dalam penanganan isu keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, Andriw Guntur Suryadarma Simanjuntak, melaksanakan kunjungan koordinasi ke Polres Tanjung Jabung Barat, Selasa (22/4/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M., dan berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi antarinstansi.9

Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi turut didampingi oleh jajaran pejabat struktural, yakni Ferry Limanto (Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian), Mursalim (Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian), serta Gunadi (Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian).

Pertemuan ini secara khusus membahas penguatan sinergi dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), pengawasan terhadap warga negara asing dalam program Desa Binaan, serta optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kami menyadari bahwa isu TPPO dan TPPM tidak bisa ditangani sendiri. Kolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menyeluruh,” ungkap Andriw Guntur dalam pertemuan tersebut.

Kapolres Tanjung Jabung Barat juga menyambut baik langkah koordinasi ini, dan menyatakan kesiapan penuh Polres untuk terus mendukung program-program keimigrasian, termasuk pengawasan WNA dan pencegahan kejahatan lintas negara yang melibatkan jalur perlintasan tidak resmi.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat dan responsif antarinstansi, serta terwujudnya sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kuala Tungkal berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan daerah dalam rangka menciptakan tata kelola keimigrasian yang adaptif terhadap dinamika global dan lokal.***