JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara di sektor publik harus membawa dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan laporan administratif di atas kertas. Sebagai instansi yang mengelola 155 juta angkatan kerja atau bertindak sebagai “HRD Negara”, Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menjadi pelopor penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pandangan strategis tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta.
“Akuntabilitas tidak boleh berhenti pada capaian angka pertanggungjawaban saja. Kita harus mengubah cara pandang dari sekadar orientasi kepatuhan (compliance) menuju penciptaan nilai (value creation) yang menopang keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Yassierli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jawab Tantangan Produktivitas Lewat Standar Global
Komitmen Kemnaker dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dibuktikan dengan mulai diadopsinya Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Langkah ini menjadi respons konkret atas tantangan fundamental ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain:
- Tingkat pengangguran yang masih berada di angka 7,24 persen.
- Dominasi pekerja informal yang terus meningkat.
- Rendahnya tingkat pendidikan, di mana 86 persen angkatan kerja maksimal lulusan SMA/SMK.
- Indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal 20 persen dari rata-rata negara ASEAN.
Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan standar GRI ke dalam tiga pilar utama:
- Lingkungan (Environmental): Menerapkan efisiensi energi, pengurangan plastik, dan sistem gedung pintar (smart building).
- Sosial (Social): Membangun lingkungan kerja inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas serta memperkuat program vokasi dan magang nasional (school-to-work transition).
- Tata Kelola (Governance): Mempercepat digitalisasi data, penguatan integritas internal, dan membangun organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization).
Kebijakan Berbasis Data dan Sinergi Pengawasan
Guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, Kemnaker menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menganalisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Kolaborasi ini akan menghasilkan white paper dan rekomendasi strategis berkala untuk memetakan solusi ketenagakerjaan nasional secara akurat.
Langkah transformatif Kemnaker ini mendapat dukungan penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang turut hadir dalam forum tersebut menyatakan bahwa audit sektor publik kini harus berfungsi sebagai pendorong perbaikan tata kelola, bukan sekadar instrumen pengawasan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi dari kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas Budi.**
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker
Komentar