Komisi I DPRD, Konsultasikan Terkait PPPK Begini Kata Dirjen GTK Kemdikbud

JAKARTA – Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi konsultasikan terkait nasib Tenaga Honorer di Tanjung Jabung Barat yang menantikan pembukaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain penantian dibukanya kembali PPPK, Anggota Dewan yang hadir turut mengkoordinasikan agar Honorer yang tidak lulus PPPK 2022 dapat perhatian, persoalan penempatan hendaknya menjadi prioritas dan permasalahan yang tidak Linier, kenapa harus Linier.

Selain itu dari Kepala OPD terkait baik itu dari Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM meminta kepastian kapan pembukaan PPPK tahun 2023 dan kejelasan Sistem seleksi PPPK agar tidak ada kesalahan server error di Tahun 2022.

Datang ke Kemendikbud Riset dan Teknologi, rombongan Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi I Hasbi bersama Anggota yakni Nurcholis, Hj Erliani, Jamal Darmawan Sie, Rayun dan Nelly beserta Plt Kadis Dikbud Tanjab Barat Dahlan dan Kepala BKPSDM H. R. Gatot Suwarso bersama staf.

Sekretaris Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat Hasbi saat diskusi mempertanyakan bagaimana nasib honorer yang tidak lulus PPPK Tahun 2022.

“Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan 400 Guru yang tanpa penempatan langsung diangkat sebagai PPPK tanpa tes,” ungkap Politisi Partai Bulan Bintang ini, Kamis (25/5/23).

Nurkholis Anggota Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat ini juga mempertanyakan dan mengenaskan  permasalahan tanpa penempatan.

“Perlu ditegaskan permasalahan tanpa penempatan agar lebih diprioritaskan dan sangat diperlukan untuk memahami mas kerja Guru tersebut,” ungkap Politisi Golkar ini.

Sementara Rayun Politisi Partai NasDem mempertanyakan permasalahan yang tidak linier dan mengapa harus linier.

Anggota Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat lainnya Jamal Darmawan Sie menyampaikan kebutuhan Guru harus diatasi karena tenaga honorer saat ini berharap agar mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

“Termasuk Pemerintah Tanjung Jabung Barat agar segera melakukan pengangkatan menjadi PPPK,” katanya.

Dikatakan Jamal, sebanyak lebih kurang 1.635 Guru Honorer menanti pembukaan kembali, pengangkatan PPPK di Bidang Pendidikan.

“Konsultasi Hari ini masih bersabar dikarenakan Panselnas masih melakukan sinkronisasi regulasi data dan lainnya. Semoga dalam waktu dekat dapat dituntaskan dan segera dibuka pendaftarannya,” katanya.

“Kepada kawan – kawan para honorer untuk bersabar sambil menunggu regulasi dan lainnya. Kami DPRD khususnya Komisi I akan mengawal agar pengangkatan dapat dilakukan secepatnya,” imbuh Politisi Partai Demokrat ini.

Sementara Kepala BKPSDM dan Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat meminta kepastian kapan pembukaan PPPK Tahun 2023 dan meminta kejelasan sistem seleksi PPPK agar tidak ada kesalahan server error di Tahun 2022.

“Nanti akan terbit Surat Edaran Linier di tahun 2023, semoga lebih ada perubahan, dan Surat Edaran ni akan keluar setelah rapat koordinasi semua provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia,” sebutnya.