LIVE TV
Korem 042/Gapu Gelar Komsos Bersama Aparat Pemerintah 16 Desa di Tanjabbar jadi Lokus Stunting, Dapat Program Sanitasi Perdesaan 384 Unit Toilet Bupati Tanjabbar Letakan Batu Pertama Pembangunan Mushala Al-Alief Desa Purwodadi Jadwal Kapal Roro Kuala Tungkal-Pulau Batam dan Sebaliknya Danrem 042/Gapu Hadiri Apel Bersama Penanggulangan Covid-19

Home / Berita

Senin, 23 November 2020 - 12:15 WIB

Masa Tenang Rawan Disusupi Politik Uang, Bawaslu Akan Lakukan Ini

FOTO : Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Tanjab Barat, Mon Rezi, S.Sos.I

FOTO : Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Tanjab Barat, Mon Rezi, S.Sos.I

KUALA TUNGKAL – Praktik politik uang (money politics) pada tahapan Pilakda lebih berpotensi terjadi pada masa tenang kampanye.

Kendati secara tegas politik uang dilarang, namun praktik tersebut masih tetap terjadi dalam setiap pergelaran pesta demokrasi termasuk Pilkada Serentak 2020.

Terkait fenomena itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Mon Rezi mengatakan, bahwa masa tenang kampanye tidak boleh melakukan kampanye ataupun kegiatan-kegiaatan yang berbau kampanye.

“Masa tenang yang dimulai pada 6 hingga 8 Desember 2020 memang titik rawan pelanggaran Pilkada, khususnya politik uang atau money politic,” ungkapnya, Senin (23/11/20).

BACA JUGA :  Kapolres Tanjabbar Lakukan Blusukan Penyusuran Informasi Premanisme di Kuala Tungkal

Untuk mengantisipasi itu pihaknya melakukan edukasi pada tokoh masyarakat. Selain itu, dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah diperdaya atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu, untuk melakukan hal yang melanggar pemilu. Baik itu seperti melakukan pendataan pemilih dengan iming-iming sejumlah uang dan barang, maupun memberikan uang secara langsung kepada pemilih agar memilih salah satu calon.

“Ini juga jadi perhatian kita semua, jangan sampai gara-gara ketidakpahaman masyarakat malah membuat diri sendiri berurusan dengan Bawaslu, maupun aparat kepolisian,” jelasnya.

BACA JUGA :  Andi Pada ; Ambulance Air Atasi Kendala Rujuk Pasien Wilayah Pesisir

Bawaslu kata dia juga akan menerjunkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi praktik politik uang. Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan.

Mengenai tim yang melakukan patroli pengawasan, Rezi menyampaikan, tim patroli terdiri dari jajaran Bawaslu. Yakni pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa, kecamatan, kabupaten. Namun, tidak menuntut kemungkinan akan ada partisipasi dari publik juga.

“Mudah-mudahan gerakan ini bisa meminimalisir potensi pelanggaran Pemilu,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Anggota DPRD Tanjabbar Apresiasi Langkah PT. LPPPI Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19

Berita

Baznas Tanjab Barat Salurkan Ratusan Paket Sembako dan Beasiswa

Berita

Transportasi Mudik Resmi Dilarang Mulai Hari Ini, Hanya Ini yang Dikecualikan

Berita

Ini Formasi yang Paling Diburu Pelamar CPNS 2018 di Tanjab Barat

Berita

Polres Tanjab Barat Gelar Rakor Pengamanan Tablig Akbar Habib Bahar bin Smith

Berita

Panitia Pilkades Baru Tetapkan 48 Calon Kades 12 Desa, Tiga Desa Belum Ditetapkan

Berita

Ratusan Akun Media Sosial, Berpotensi Langgar UU ITE

Berita

Danrem Gapu Bersama Dansat Jajaran Vidcon dengan Pangdam II/Swj Terkait Karhutla dan Pilkada