LIVE TV
16 Desa di Tanjabbar jadi Lokus Stunting, Dapat Program Sanitasi Perdesaan 384 Unit Toilet Bupati Tanjabbar Letakan Batu Pertama Pembangunan Mushala Al-Alief Desa Purwodadi Jadwal Kapal Roro Kuala Tungkal-Pulau Batam dan Sebaliknya Danrem 042/Gapu Hadiri Apel Bersama Penanggulangan Covid-19 Danrem 042/Gapu Hadiri Pembukaan TMMD ke 111 Kodim 0420/Sarko

Home / Pilkada

Senin, 21 Desember 2020 - 20:18 WIB

MK Sudah Terima 82 Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada, Satu Diantaranya dari Paslo Wako Sungai Penuh

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAMBI – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini, Minggu (20/12/20) sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020.

Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibanding pada Jumat (18/12/20) sore. Saat itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

“Sudah 82 (permohonan) sekarang,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono dikutip dari beritasatu.com, Minggu (20/12/20).

Fajar menjelaskan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan.

Sejauh ini, dari sembilan pilgub yang digelar pada Pilkada 2020, belum ada satu pun yang mengajukan permohonan PHPU ke MK.

BACA JUGA :  Peringati Hari Kartini, Hj. Fadhilah Sadat Ajak Kaum Perempuan Turut Berperan Dalam Pembangunan Daerah

Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Dikutip dari laman mkri.id pada Minggu (20/12/20), sejumlah permohonan hasil pemilihan kepala daerah yang diterima MK di antaranya, hasil pemilihan Wali Kota Magelang, Tidore, Banjarmasin, Bandar Lampung, Medan, Ternate, Balikpapan, Kota Sungai Penuh (Paslon Wako Nomor Urut 2 Fikar Azami, S.H., M.H.–Yos Adrino, S.E terdapaftar pada Jumat (18/12/20) dengan ini Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

BACA JUGA :  DPRD Tanjab Barat Akan Gelar PAW Partai PBB

Selain itu, untuk hasil pemilihan bupati yang digugat ke MK di antaranya, hasil pemilihan Bupati Penukal Adab Lematang Ilir, Raja Ampat, Belu, Sumba Barat, Rembang, Lampung Tengah, Kaimana, Mamberano Raya, Pandeglang, Tapanuli Selatan, Lingga, Malaka, Purworejo dan lainnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Pilkada

Debat Pertama Calon Gubernur Jambi Berjalan Lancar

Pilkada

722 Calon Anggota PPS Di Tanjabbar Jalani Tes Wawancara

Pilkada

Tiga Paslon Bupati Tanjab Barat Rebutkan 211.623 Pemilih

Pilkada

PSU, Haris-Sani Unggul di TPS 04 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar

Pilkada

Pilkada 2020, KPU Tanjabbar Ajukan Tambahan Anggaran 4,2 M

Pilkada

Diusung PKS, Berkarya dan PKB; Pasangan Al Haris-Sani Semakin di Atas Angin di Pilgub Jambi

Pilkada

Kemendagri Harap 17 Februari Semua Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2020 Sudah Dilantik

Pilkada

Kampanye Dimulai 3 Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon, Begini Teknisnya