indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Pilkada

Senin, 21 Desember 2020 - 20:18 WIB

MK Sudah Terima 82 Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada, Satu Diantaranya dari Paslo Wako Sungai Penuh

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAMBI – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini, Minggu (20/12/20) sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020.

Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibanding pada Jumat (18/12/20) sore. Saat itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

“Sudah 82 (permohonan) sekarang,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono dikutip dari beritasatu.com, Minggu (20/12/20).

Fajar menjelaskan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan.

Sejauh ini, dari sembilan pilgub yang digelar pada Pilkada 2020, belum ada satu pun yang mengajukan permohonan PHPU ke MK.

BACA JUGA :  Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga

Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Dikutip dari laman mkri.id pada Minggu (20/12/20), sejumlah permohonan hasil pemilihan kepala daerah yang diterima MK di antaranya, hasil pemilihan Wali Kota Magelang, Tidore, Banjarmasin, Bandar Lampung, Medan, Ternate, Balikpapan, Kota Sungai Penuh (Paslon Wako Nomor Urut 2 Fikar Azami, S.H., M.H.–Yos Adrino, S.E terdapaftar pada Jumat (18/12/20) dengan ini Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

BACA JUGA :  Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf

Selain itu, untuk hasil pemilihan bupati yang digugat ke MK di antaranya, hasil pemilihan Bupati Penukal Adab Lematang Ilir, Raja Ampat, Belu, Sumba Barat, Rembang, Lampung Tengah, Kaimana, Mamberano Raya, Pandeglang, Tapanuli Selatan, Lingga, Malaka, Purworejo dan lainnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Pilkada

KPU Tanjabbar Masih Lakukan Coklit Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020

Politik

HBA Tegaskan Tidak Maju di Pilgub Jambi

Pilkada

PKS Serahkan SK Dukungan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Pilkada Jambi

Tanjab Barat

KPU Tanjabbar Dedline Bacalaon Perbaiki dan Lengkapai Berkas Pendaftaran Hingga 16 September

Pilkada

Tahapan Pilkada 2020 Boleh Dilanjutkan

Pilkada

Ini Zonasi Pemasangan APK dan Tempat Kampanye Umum di 13 Kecamatan Se Tanjab Barat

Pilkada

KPU Tanjabbar Akan Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada dengan Penerapan Protokol COVID-19

Pilkada

Amir Sakib, Kami Konsisten Patuhi Amanah Pasal 71 UUN 10 Tahun 2016