Ombudsman : Pelayanan Publik Tidak Sesuai SOP Laporkan!

KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menyelenggarakan Festival Pelayanan Publik dan Talk Show peningkatan akses pengaduan pelayanan publik di Alun-Alun Kota Kuala Tungkal.

Festival pelayanan publik yang diselenggarakan dari 25-27 September 2023 ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik yang oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikolaborasikan dengan Lembaga Pengawas Layanan Publik Ombudsman.

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya selaku narasumber dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi dalam kegiatan Festival Pelayanan Publik ini, mengapresiasi atas inisiasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bupati H Anwar Sadat.

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Bupati menginisiasi festival pelayanan publik yang dirangkaikan dengan peningkatan akses pengaduan yang diselenggarakan ombudsman,” kata Dadan.

Menurutnya dengan kolaborasi tersebut membuktikan negara hadir dan inilah pelayanan yang disediakan pemerintah khususnya Pemerintah Tanjung Jabung Barat untuk masyarakat.

“Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mengapresiasi setiap upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Disoal terkait masyarakat awam yang tidak mendapatkan pelayanan publik?, Dadan mengatakan setiap pelayanan publik wajib memiliki unit pengelola pelayanan pengaduan.

“Apabila ada yang kurang dal pelayanan adukan ke Unit pengelola pengaduan di unit pengelola pengaduan yang ada di Instansi pelayanan publik,” saranya.

Kalaupun nantinya tidak puas dan tidak terlayani pada akhirnya pengaduan tersebut akan sampai ke Ombudsman. Dan dengan harapan apa yang disampaikan masyarakat bisa disampaikan secara berjenjang.

“Jadi masyarakat sampaikan pengaduannya secara berjenjang. Sebab, jika sampai ke Ombudsman secara langsung pihaknya tentu akan bertanya kepada pelayanan publik yang bersangkutan,” sebutnya.

Alangkah lebih baik jika persoalan yang ada itu bisa langsung ditangani institusi pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan sehingga tidak perlu lagi sampai ke Ombudsman.

“kita sama-sama lah antara internal pengaduan dengan pelayanan publik ombudsman dari luar bersama masyarakat untuk mengoreksi setiap kekurangan atau pelayanan publik yang melenceng dari SOP. Masyarakat jangan takut untuk melaporkan. Awasi, tegur laporkan jika masalah yang ada tidak ditindaklanjuti,” sarannya.(Bas)