OTT Pejabat BNPB, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Kebencanaan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dugaan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026).

Menurut Budi, penyidik masih menelusuri pengadaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan kebencanaan.

Ia mengatakan, KPK belum dapat mengungkap secara terperinci proyek pengadaan yang sedang diselidiki, termasuk jenis bencana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut. Kemungkinan keterkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Sumatera, maupun kegiatan modifikasi cuaca juga belum dijelaskan secara resmi.

Budi menyampaikan bahwa rincian mengenai proyek, peruntukan dana, dan dugaan penyimpangan akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers setelah proses pendalaman dilakukan.

14 ORANG DIAMANKAN, BARANG BUKTI RP1,4 MILIAR DAN EMAS

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang dari unsur internal BNPB dan pihak swasta. Mereka di antaranya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pegawai dan tenaga ahli di lingkungan BNPB.

Tim penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar, emas batangan, serta tabungan emas.

Seluruh pihak yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterangan para pihak sekaligus mengungkap dugaan keterlibatan masing-masing dalam perkara tersebut.

KPK selanjutnya akan melakukan ekspose perkara di tingkat pimpinan untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk status pihak-pihak yang telah diamankan.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka maupun mengungkap konstruksi lengkap dugaan korupsi tersebut.

Pengusutan ini menjadi perhatian publik mengingat Dana Siap Pakai dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana dan kebutuhan darurat. Karena itu, keterbukaan mengenai penggunaan anggaran, proyek yang diduga bermasalah, serta pihak yang bertanggung jawab menjadi hal penting untuk menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK.