Partisan ASN Salah Satu Pemicu IKP Pilkada Serentak 2020

Regulasi Netarlitas ASN pada Pilkada

Regulasi terkait netralitas ASN dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, berbagai kerangka hukum yang berisi tentang netralitas ASN dalam Pilkada khususnya baik pada konteks legislasi maupun regulasi.

Pada konteks regulasi, Pertama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihn Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (1) huruf c melarang pasangan calon dalam kamapnye melibatkan ASN, anggota Kepolisian dan TNI serta Kepala Desan atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebuatn lain/perangkat kelurahan.(*)