Regulasi Netarlitas ASN pada Pilkada
Regulasi terkait netralitas ASN dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan, berbagai kerangka hukum yang berisi tentang netralitas ASN dalam Pilkada khususnya baik pada konteks legislasi maupun regulasi.
Pada konteks regulasi, Pertama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihn Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (1) huruf c melarang pasangan calon dalam kamapnye melibatkan ASN, anggota Kepolisian dan TNI serta Kepala Desan atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebuatn lain/perangkat kelurahan.(*)
