Penyelenggara Pilkada di Tanjab Barat Akan di Rapid Test Covid-19

KUALA TUNGKAL – Seluruh penitia terlibat penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Tanjab Barat akan di rapid test.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

Demikian dikatakan Komisioner KPU Tanjab Barat, Hairuddin saat dihubungi, Senin (12/10/20).

Penyelenggara yang akan di-rapid test mulai dari PPK dan sekretariat, PPS dan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dan PAM TPS.

“Sementata jadwal pelaksanaan rapid test ini yang belum final,” katanya.

Adapun aturan mengenai rapid test ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang terbit pada 7 Juli 2020.

Pasal 5 Ayat (2) huruf b PKPU tersebut menyebutkan bahwa, “Secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)“.

Kemudian, dalam Pasal 5 Ayat (3) disebutkan, “Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan“.

PKPU tersebut juga mengatur kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi para penyelenggara. APD yang dimaksud minimal berupa makser.

Tetapi, jika PPS hendak melakukan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, PPDP hendak melaksanakan pencocokan dan penelitian, atau KPPS akan menggelar pemungutan suara, maka wajib menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield).

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sementara Pilkada di Provinsi Jambi antara lain, Kabupaten Batanghari, Bungo, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Kota Sungai Penuh. Serta Pilkada Gubernur Jambi.(*)