JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, pada Jumat (15/08/2025). Sidang Tahunan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dihadapan Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Memulai pidato, Presiden menyampaikan apresiasi kepada tujuh Presiden terdahulu. “Seluruh Presiden pendahulu saya bersama Pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita: Negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” ucap Kepala Negara.
Presiden menyampaikan hasil kinerja pemerintahan selama 299 hari atau sepuluh bulan pasca dilantik pada Oktober 2024. Dimulai dari transisi kepemimpinan yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ke pemerintahan saat ini. “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti bahwa demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita, Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki. Bukan demokrasi yang saling membenci,” ujar Presiden Prabowo.
Setelah 299 hari memimpin, Presiden menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan, kesalahan, penyakit pada bangsa Indonesia agar bisa diperbaiki bersama-sama.
“Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui seberapa besar tantangan kita. Seberapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia, itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber bancakan. Rp300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” tutur Presiden.
Prabowo berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. “Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi, terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja, namun ketika kita konsekuen menjalankan Undang- Undang Dasar kita, dalam 299 hari, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti.
Prabowo menyoroti praktik korupsi yang terjadi di berbagai lapisan birokrasi, BUMN, hingga BUMD. Ia menyebut perilaku tersebut sebagai masalah terbesar bangsa yang tidak boleh ditutupi. “Tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena “net outflow of national wealth” atau kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal. Pemerintah, katanya, akan mengambil langkah strategis yang mungkin tidak populer demi menyelamatkan kekayaan nasional.
Presiden juga menyinggung distorsi ekonomi yang menyebabkan rakyat tidak sepenuhnya merasakan pertumbuhan ekonomi, meski rata-rata tumbuh 5% selama tujuh tahun terakhir. Ia menyebut masih banyak rakyat yang kelaparan, petani kesulitan menjual hasil panen, dan masyarakat kesulitan mengakses kesehatan.
Meski begitu, ia menyampaikan capaian positif, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II 2025 dan realisasi investasi semester pertama yang mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” jelasnya.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga demokrasi khas Indonesia yang mempersatukan, bukan memecah belah. “Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ujar Kepala Negara. (Humas Kemensetneg)
Editor : Lintastungkal
Sumber Berita: Humas Kemensetneg
