YTUBE
Ironis, Ditinggal Suami Mancing Istri Masukan Duda ke dalam Rumah Haji 2023 Tanjab Barat Dapat Kuota 407 Porsi, Prioritas CJH Lansia Tim Sultan Polres Tebo Uangkap Tindak Pidana PETI Sejumlah Orang Diamankan 700 Peserta Lulus Bahan Penerimaan PPPK Formasi Guru di Tanjab Barat Nikahi Janda, Samsul Mukmin Berikan Mas Kawin Linggis

Home / Nasional

Minggu, 29 Agustus 2021 - 13:40 WIB

Refly Harun : 7 Partai Bermufakat untuk Singkirkan Demokrat dan PKS

Rafli Harun In Youtube/Suara.com

Rafli Harun In Youtube/Suara.com

JAKARTA – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah membuat perhatian sejumlah pihak. Salah satunya perhatian dari Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Refly Harun menyebut, bahwa ada skenario soal dinamika partai politik menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 kedepan.

Pernyataan Refly Harun itu didasari atas bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah Joko Widodo atau Jokowi.

Menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Refly membayangkan bahwa akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia.

“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021.

BACA JUGA :  Safari Subuh, Bupati Anwar Sadat Sampaikan Perihal Stunting dan Bahaya Narkoba

Refly melanjutkan bahwa salah satu caranya adalah tujuh partai politik itu bermufakat untuk mengusung tiga calon.

Di mana, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun.

“Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut,” ungkap Refly.

Setelah terbentuk 3 pasang calon tersebut, menurut Refly, akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan yang terjadi.

“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik,” palar Refly.

BACA JUGA :  Membanggakan, BUMDesa Bersama Betara Terima Piagam Penghargaan dari Menteri Desa PDTT

“Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” sambungnya.

Atas kemungkinan skenario jahat ini, Refly menghimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.

“MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan Judul : Refly Harun Sebut 7 Partai Bermufakat Untuk Menyingkirkan Demokrat dan PKS.**

Share :

Baca Juga

Nasional

Postingan Instagram Bupati Banjarnegara Pasca Ditahan Buat Geger KPK

Nasional

Natal, 11.669 Napi Dapat Remisi, 195 Langsung Bebas

Nasional

Provinsi Sumatera Utara Tuan Rumah HPN 2023

Nasional

Asrama Haji Resmi Jadi RS Darurat Penampungan Pasien Covid-19

Nasional

BREAKING NEWS : Lantai 5 Gedung Kemenkumham Terbakar

Nasional

TNI AD Berduka, Wakasad Letjen TNI Herman Asaribab Tutup Usia

Nasional

Menpan RB Kembali Terbitan Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN

Nasional

Panglima TNI Mutasi 114 Pati, Mayjen Bakti Agus Fadjari Jadi Wakasad