indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Nasional

Minggu, 29 Agustus 2021 - 13:40 WIB

Refly Harun : 7 Partai Bermufakat untuk Singkirkan Demokrat dan PKS

Rafli Harun In Youtube/Suara.com

Rafli Harun In Youtube/Suara.com

JAKARTA – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah membuat perhatian sejumlah pihak. Salah satunya perhatian dari Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Refly Harun menyebut, bahwa ada skenario soal dinamika partai politik menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 kedepan.

Pernyataan Refly Harun itu didasari atas bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah Joko Widodo atau Jokowi.

Menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Refly membayangkan bahwa akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia.

“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021.

BACA JUGA :  Pengendara Sepeda Motor Meninggal Setelah Tabrakan dengan Truk di Muara Pijoan

Refly melanjutkan bahwa salah satu caranya adalah tujuh partai politik itu bermufakat untuk mengusung tiga calon.

Di mana, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun.

“Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut,” ungkap Refly.

Setelah terbentuk 3 pasang calon tersebut, menurut Refly, akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan yang terjadi.

“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik,” palar Refly.

BACA JUGA :  4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB

“Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” sambungnya.

Atas kemungkinan skenario jahat ini, Refly menghimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.

“MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan Judul : Refly Harun Sebut 7 Partai Bermufakat Untuk Menyingkirkan Demokrat dan PKS.**

Share :

Baca Juga

Nasional

Kemendikbudristek Ganti BNSP Menjadi BSKAP

Nasional

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nasional

Daftar Ulang Peserta SKB CPNS Tanjab Barat 2019 Dimulai Hari ini

Nasional

Terbaru, BPOM Setujui Vaksin Sinovac Untuk Lansia di Atas 60 Tahun

Nasional

Ketua Dewan Pers: Perang Melawan COVID-19, Jangan Menjadi Disersi Sosial dan Spiritual

Pilkada

Bawaslu; Ada Tiga Pilihan Partisipasi Mahasiswa Turut Sukseskan Pilkada 2020

Nasional

Peduli Terhadap Pekerja Wanita, PetroChina Gelar Virtual Meeting Perawatan Diri dan Kulit

Nasional

Pertamina Tutup Sementara 91 SPBU Langgar Penyaluran Solar