JAMBI – Praktik kotor penyalahgunaan BBM subsidi di Provinsi Jambi kian mengkhawatirkan. Gubernur Al Haris secara terbuka membongkar fakta bahwa jatah bahan bakar untuk rakyat miskin justru “bocor” secara masif ke sektor industri gelap, khususnya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Ironi di Balik Kelangkaan
Gubernur menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang kerap memicu antrean panjang di SPBU bukan sekadar masalah distribusi, melainkan akibat ulah oknum mafia yang nekat merampas hak masyarakat demi keuntungan pribadi di sektor tambang liar.
“Laporan yang masuk sangat gamblang: BBM subsidi dikirim ke tambang liar. Beberapa pelaku bahkan sudah diringkus kepolisian,” tegas Al Haris dengan nada geram, Selasa (25/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SPBU Jangan Jadi “Pemain”
Sikap kritis Gubernur juga menyasar para pengelola SPBU yang diduga kerap menutup mata—atau bahkan terlibat main mata—dengan para penimbun. Ia memberikan peringatan keras agar petugas SPBU tidak hanya mengejar setoran, tetapi wajib disiplin menjaga amanah negara.
“Jangan ada lagi petugas SPBU yang ikut bermain! Minyak subsidi itu hak rakyat kecil, bukan untuk modal perusahaan besar atau tambang ilegal yang punya banyak uang tapi rakus mencuri jatah subsidi,” cetusnya.
Data Bicara: Tekanan pada Kuota
Hingga akhir Februari 2026, realisasi konsumsi Biosolar telah menembus 55.461 Kl (16%) dan Pertalite mencapai 69.306 Kl (16%) dari total alokasi tahunan. Jika kebocoran ke sektor tambang ilegal tidak segera dihentikan dengan tindakan represif, Provinsi Jambi terancam mengalami krisis energi sebelum akhir tahun.
Gubernur mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menangkap kurir di lapangan, tetapi membongkar jaringan pengepul yang selama ini memberi napas bagi aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan daerah secara sistemik.**
Penulis : Angah
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
