JAMBI – Untuk meningkatkan disiplin dan menambah wawasan tentang Hukum, seluruh Prajurit dan PNS Makorem 042/Gapu serta jajaran Balak Korem 042/Gapu menerima Penyuluhan Hukum dari Kumdam II/Sriwijaya.
Acara berlangsung di Gedung Serbaguna Kiban Yonif R 142/KJ jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kel. Sungai Putri, Kec. Danau Sipin Kota Jambi, Senin (07/06/21).
Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan Program Kerja dari Komando Atas sebagai penyegaran tentang segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.
Acara diawali dengan Sambutan Komandan Korem 042/Gapu Brigjen TNI M.Zulkifli yang dibacakan oleh Kasipers Kasrem 042/Gapu Kolonel Arh Benny Febrianto.
Disampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan personel, sehingga Prajurit, PNS dan Persit Korem 042/Gapu lebih memahami dan mentaati hukum dan aturan yang ada sehingga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya ataupun kemungkinan melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun yang dapat mencemari nama baik diri sendiri, keluarga maupun satuan.
Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan angka pelanggaran di Satuan Jajaran dan Wilayah Korem 042/Gapu dimasa mendatang dapat lebih ditekan dengan baik sehingga tugas pokok Korem 042/Gapu dapat tercapai dengan baik.
Untuk itu para Prajurit dan PNS diharapkan agar betul – betul mengikuti dan menyimak semua materi yang disampaikan sehingga dapat menambah pemahaman tentang seluk beluk hukum serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari hari agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
Hal tersebut sesuai dengan tema penyuluhan ini yaitu “Melalui Penyuluhan Hukum Kita Tingkatkan Disiplin dan Taat Hukum Untuk Mengurangi Pelanggaran Hukum di Satuan”.
Ketua Tim Penyuluhan Hukum Dam II/Swj Mayor Chk Agung Riza G menyampaikan kegiatan penyuluhan Hukum merupakan program kerja bidang personel khususnya dalam bidang penegakan hukum.
Penyuluhan hukum kepada para prajurit dan PNS Korem 042/Gapu ini bertujuan agar lebih tertib dalam melaksanakan tugas sehari hari dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan.
“Penyuluhan hukum ini bertujuan agar setiap pesonel memahami hukum dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama pribadi maupun satuan,” tegas Mayor Agung.
Berbagai Persoalan penting tentang hukum yang disampaikan dalam penyuluhan ini diantaranya meliputi tentang penggunaan ITE, Penyalahgunaan Narkoba, Disersi, THTI dan KDRT.(*)
