JAKARTA – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum resmi mengajukan permohonan uji materiil terkait penetapan harga tes usap PCR ke Mahkamah Agung. Tim menilai penetapan harga oleh Kementerian Kesehatan ini bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Tanggal 1 November kemarin kami sudah ajukan permohonan,” kata juru bicara tim, Richan Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 11 November 2021.
Sebelumnya pada 27 Oktober 2021, Kemenkes resmi menurunkan harga layanan tertinggi tes PCR menjadi Rp 275 ribu untuk Jawa Bali dan Rp 300 ribu untuk luar Jawa Bali. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT PCR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Richan mengatakan surat edaran tersebut memberatkan bagi para pemohon, termasuk masyarakat Indonesia. Lantaran, pelayanan tes PCR dinilai merupakan pelayanan kesehatan tanggap darurat yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN maupun APBD. “Jadikanlah RT PCR itu tanpa beban kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Richan, perintah ini sudah tercantum dalam Pasal 82 UU Kesehatan. Bunyi pasal tersebut yaitu:
- Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana
- Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pascabencana
Karena bertentangan dengan UU Kesehatan, kata Richan, maka surat edaran ini juga otomatis bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, surat edaran ini bentuknya seolah-olah seperti peraturan (regeling) yang mengikat dan berlaku umum.
“Ini menimbulkan kebingungan dan kepastian hukum sehingga layak dicabut karena telah melebihi dari kedudukannya sebagai surat edara,” kata Richan.
Untuk itu, Richan menilai pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan termasuk biaya tes PCR tanpa kecuali dengan alasan apapun. Lalu pemerintah dinilai juga harus mampu mengelola kemakmuran rakyat, termasuk juga untuk biaya pelayanan kesehatan tanggap darurat dalam situasi bencana nonalam di Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020.
Tempo mengkonfirmasi permohonan uji materiil atas penetapan harga PCR ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati. Namun hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan tanggapan.(tempo)
