JAMBI – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya mengatakan memanfaatkan kunjungannya ke Jambi untuk penanganan Covid-19 karena Pilkada adalah bagian tidak terpisahkan dalam penanganan Covid-19, maka sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahap, agar tidak terjadi kluster baru.
Demikian itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satuan Tugas Covid-19 di Hotel SwissBell Jambi, Rabu (26/08/20).
“Kalau settingannya bagus, 2 isu (penanganan Covid-19 dan Pilkada) justru menjadi momentum emas dalam penanganan Covid,” tegas Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah menjelaskan kronologi diundurnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, yang sedianya 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 (menunda bulan tetapi di tahun yang sama), Tito menekankan bahwa Pilkada Serentak harus disiapkan dengan benar-benar menerapkan prokol kesehatan yang ketat.
“Seluruh dunia fokus pada strategi utama, 3 M: membuat perilaku masyarakat patuh untuk memakai Masker, rajin Mencuci tangan dengan apapun yang bisa menghancurkan virus misalnya dengan sabun, dan Menjaga jarak,” lanjut Tito.
Tito mengemukakan, Pilkada justru bisa menjadi momentum utuk melandaikan kasus Covid-19, karena pengendalian kasus, kalau hanya Pemerintah Pusat yang mengendalikannya tidak akan bisa, tetapi Pilkada bisa mentrigger (memicu) untuk penanganan Pilkada, karena semua daerah akan bergerak. “Untuk itu harus ada settingan tersendiri. Harus ada proteksi bagi penyelenggara, peserta, pemilih, dan pengawas,” ungkap Tito.
Tito menyampaikan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi KPU dan Bawaslu, sebagai upaya untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, Tito menegaskan, dalam tahapan pelaksanaan Pilkada, jika ada pelanggaran supaya ditindak tegas. Kemudian, ia menambahkan agar diperbanyak materi debat tentang strategi penanganan Covid-19, sehingga ada adu gagasan dalam menangani Covid-19.(*)