JAKARTA – Komisi III DPR RI sepakat meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan penting dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), maupun penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka dinilai sebagai tindakan makar. Karena itu, DPR meminta Polri tidak hanya memproses perkara berdasarkan tindak pidana terkait aktivitas elektronik, tetapi juga menerapkan pasal makar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Kapolri dan jajaran untuk terus mengusut perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar para tersangka yang telah ditetapkan.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
PENGUSUTAN DIMINTA TIDAK BERHENTI PADA TERSANGKA
Komisi III DPR juga mengapresiasi langkah Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Namun, apresiasi itu disertai penegasan agar proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penetapan sejumlah tersangka.
DPR meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan, merencanakan, memfasilitasi, maupun mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti dugaan adanya rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan penyadapan ilegal, seperti pengawasan atau surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga dugaan penggalangan massa aksi.
Menurutnya, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius untuk mengetahui motif, pola, serta tujuan dari rangkaian perbuatan yang dipersoalkan.
Habiburokhman juga menilai dugaan tindakan tersebut perlu dilihat secara lebih luas karena menyangkut Presiden sebagai kepala negara dan sejumlah tokoh bangsa lainnya.
KAPOLRI DIMINTA PROFESIONAL DAN TRANSPARAN
Selain mendorong penerapan pasal makar, Komisi III DPR RI menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Seluruh proses penegakan hukum diminta berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
Dengan kesimpulan rapat tersebut, Komisi III DPR RI menghendaki agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penyidikan Polri, termasuk pendalaman alat bukti dan penentuan pasal yang dapat diterapkan terhadap masing-masing pihak berdasarkan hasil penyidikan.(*)
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Komentar