JAMBI – Perkara dugaan korupsi dana subsidi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Direktur PDAM Tirta Pengabuan, Ustayadi Berlian, dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Senin (9/11/2026). Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi, yang menjabat Kepala Bagian Keuangan Perumda Tirta Pengabuan.
Selain hukuman penjara, kedua terdakwa dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta, dengan ketentuan subsider 60 hari kurungan. Keduanya juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, masing-masing terancam pidana penjara pengganti selama 2 tahun 3 bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perkara yang sama, Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta uang pengganti Rp441 juta.
Bermula dari Subsidi Rp18 Miliar
Berdasarkan uraian dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun anggaran 2019–2021 dengan total Rp18.079.712.512.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum. Namun, jaksa menduga penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Persoalan lainnya berkaitan dengan pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit yang diduga tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan. Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Akibat perbuatan yang didakwakan, kerugian keuangan negara disebut mencapai sekitar Rp5,019 miliar.
Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp127 juta, Syamsudi sekitar Rp48 juta, sedangkan Marjulis sekitar Rp441 juta.
Selanjutnya, para terdakwa akan menghadapi agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Perlu dicatat, tuntutan jaksa bukan merupakan putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap. Para terdakwa masih memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan di persidangan.(*)
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: IMCNews.id
Komentar