Sudah Hibahkan Lahan 2 Hektar, Kapan Proyek Lanal Tanjab Barat Terwujud?

KUALA TUNGKAL – Pertanyaan mengenai kapan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) sendiri kembali mencuat. Meski Pemerintah Kabupaten telah lama menyiapkan karpet merah berupa hibah lahan strategis, realisasi fisik bangunan pangkalan militer tersebut hingga kini masih belum terlihat di lapangan.

Langkah ini semula diharapkan menjadi titik terang bagi penguatan pertahanan maritim di wilayah Provinsi Jambi yang selama ini masih berada di bawah komando Lanal Palembang.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi catatan penting terkait proyek ini:

• Komitmen Hibah Lahan: Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat telah memfasilitasi hibah lahan seluas 2 hektar yang berlokasi di Pangkal Babu, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir. Sebelumnya, Bupati Tanjab Barat H. safrial bersama Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Saryanto telah lakukan Penandatanganan Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dengan Pangkalan TNI AL Palembang di Rumah Dinas Bupati, Kamis (25/06/20).
• Target yang Terlewati: Pada tahun 2018, Pemkab awalnya menargetkan pembangunan markas Lanal ini bisa terealisasi pada tahun 2019. Namun, hingga memasuki tahun 2026, status pembangunan masih berada pada level koordinasi dan penguatan sinergi. 
• Pentingnya Lanal Tipe C: Kehadiran Lanal Tipe C di Kuala Tungkal dianggap krusial agar pertahanan pesisir Jambi bisa mandiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Lanal Palembang yang saat ini membawahi wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. 
• Update Terkini (April 2026): Dalam kunjungan kerja terbaru Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut (P) Arry Hendrawan, ke Rumah Dinas Bupati pada 21 April 2026, pembahasan masih berfokus pada penguatan sinergi keamanan maritim dan pengawasan laut, bukan pengumuman resmi dimulainya konstruksi fisik pangkalan. 
• Posisi Pos AL Saat Ini: Untuk sementara, aktivitas operasional TNI AL di wilayah ini masih bertumpu pada Pos AL (Posal) Kuala Tungkal yang berlokasi di area Pelabuhan Roro pada Jumat (26/06/20). 

Ketidakpastian ini meninggalkan tanya di tengah masyarakat dan pengamat kebijakan daerah: apakah kendala ada pada penganggaran di tingkat pusat, ataukah ada proses administrasi hibah yang belum tuntas sepenuhnya?**