APBD Tanjabbar Tahun 2024 Diproyeksi Defisit Rp92 Miliar

KUALA TUNGKAL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjab Barat di proyeksi akan mengalami deifsit mencapai + Rp92,450 miliar lebih. Angka itu di dapat dari selisih pendapatan dengan belanja pada tahun 2024.

Dalam Sidang Paripurna ke 4 atas Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2024, disebutkan Nota Keuangan RAPBD Tanjab Barat 2024 yaitu, untuk pendapatan tahun 2024 di proyeksi mencapai Rp 1.628.444.719.615 triliun. Sementara belanja di proyeksi mencapai Rp 1.720.894.719.615 triliun. Sementara untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 92.450.000.000.

Belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjab Barat tahun depan mengalami defisit murni Rp 92.450 miliar.

Sidang Paripurna ke 4 atas Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2024 itu dipimpin langsung Ketua DPRD H. Abdullah, SH dan dihadiri oleh Bupati Drs. H. Anwar Sadat, para wakil ketua dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda dan Kepala OPD, Senin (27/11/23).

Fraksi Gabungan Tanjung Jabung Barat Bersatu melalui juru bicara nya Wildawati, SH menyetujui atas pembahasan APBD 2024 untuk disahkan menjadi perda.

“Fraksi Tanjabbar bersatu dapat menerima dan menyutujui ranperda 2024,” tandasnya.

Demikian juga Fraksi PAN melalui jubirnya Nova Anggun Sari, SH, M.Kn mengatakan fraksinya menyetujui dengan tanpa ada catatan untuk menjadi peraturan daerah APBD 2024 Tanjabbar.

“Pendapat akhir fraksi kami menyetujui tanpa catatan,” ucapnya.

Sementara, Bupati Tanjab Barat H. Anwar Sadat menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota dewan atas dukungannya untuk bisa mengesahkan Ranperda menjadi Perda APBD 2024.

“Dengan telah disahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2024, selanjutnya kami akan segera menyampaikan ke Gubernur Jambi,” sebut Bupati Anwar Sadat.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi mengatakan Defisit itu prediksi sisa anggaran tahun 2023 yang tidak terealisasi (SILPA).

“Biasanya akan terkoreksi pada saat perhitungan ABPD atau LHP BPK nanti terhadap Laporan Keuangan Daerah atau Perda Pertanggungjawaban APBD,” ujar Sekda, Minggu (3/12/23).*